Hal ini diungkapkan oleh Peneliti KPPOD Ratnawati Muyanto di kantor KPPOD, Kuningan Jakarta, Senin (17/09/12).
"Pada 2007 hingga 2010 indeks tata daerah, kendala yang meningkat adalah infrastruktur. Anggaran infrastruktur meningkat tetapi kualitas infratruktur memburuk. Korupsi dianggap sebagai salah satu faktor ini," katanya.
Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70% penyalahgunaan belanja pemerintah dilakukan di daerah. Di 2010 terdapat 17 gubernur dari total provinsi dari 13 bupati/walikota yang menjadi tersangka korupsi.
"Semakin tinggi tingkat korupsi, maka semakin tinggi belanja pemerintah di bidang infrastruktur, buruk kualitas jalan, ini hipotesa tetapi ini sangat berkaitan," imbuhnya.
Korupsi di daerah terjadi lebih karena penyalahgunaan belanja publik daripada penerimaan dari sisi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Korupsi mengakibatkan penurunan jalan melalui belanja di sektor jalan, irigasi, dan jaringan.
Dalam kurun waktu 2007-2011 anggaran belanja Pemda di kabupaten dan kota di Indonesia untuk infrastruktur berkisar antara 11-13%. Namun ternyata peningkatan anggaran tidak secara signifikan menyebabkan peningkatan kualitas infrastruktur dan tingkat kerusakan. Dari 2007 panjang jalan yang rusak di tingkat kabupaten dan kota mencapai 24,9%, dan di 2010 meningkat hingga 44,4%.
"Jadi harus ada peningkatan aktif organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di dalam bentuk yang lebih formal," tutupnya.
(wij/dnl)
Anda sedang membaca artikel tentang
Infrastruktur RI Buruk Karena Banyak Dikorupsi
Dengan url
http://tackletheproblemofdandruff.blogspot.com/2012/09/infrastruktur-ri-buruk-karena-banyak.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Infrastruktur RI Buruk Karena Banyak Dikorupsi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Infrastruktur RI Buruk Karena Banyak Dikorupsi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment