Copyright By www.tackletheproblemofdandruff.blogspot.com. Powered by Blogger.

Popular Posts Today

Hatta: Nggak Boleh Beli Garam Impor, Garam Rakyat Dibeli Dulu

Written By Unknown on Saturday, September 15, 2012 | 2:01 AM

Surabaya - Anjloknya harga garam produksi rakyat membuat pemerintah mendesak adanya perusahaan nasional (PN) di sektor garam yang membeli garam rakyat daripada impor.

"Dalam rapat koordinasi, sudah saya putuskan bahwa harus ada perusahaan nasional garam, harus membeli garam rakyat," ujar Menteri Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan, usai memberikan kuliah umum pada acara wisuda di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Sabtu (15/9/2012).

Saat ini pemerintah masih menggodok soal besaran harga pokok penjualan (HPP) garam agar harga garam di petani tidak anjlok jauh. Nantinya, pemerintah melarang garam petani dibeli di bawah HPP tersebut.

"Nggak boleh ketika ada panen harga garam anjlok. Jadi program melindungi petani garam harus terlindungi dalam aksi pembelian pada HPP," tegasnya.

Hatta menegaskan, perusahaan nasional garam nantinya tidak diperbolehkan mengimpor garam saat panen di dalam negeri melimpah.

"Nggak boleh beli garam impor. Garam rakyat harus dibeli dulu. Kalau kurang (panen garam rakyat tidak mencukupi) itu boleh," terangnya,

Pemerintah juga ingin garam produksi rakyat terus meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan garam nasional. Pemerintah juga akan melakukan program pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar).

"Kita tidak ingin kurang, ya kita tingkatkan melalui program Pugar," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan merilis Indonesia masih melakukan impor garam konsumsi (non industri), pada Januari-Juni 2012 jumlah garam konsumsi yang diimpor mencapai 495.073 ton, atau turun dibandingkan tahun lalu yang sempat tembus 923.000 ton.

Impor garam konsumsi 495.073 ton merupakan realisasi impor garam konsumsi dari kuota impor yang diizinkan mencapai 533.000 ton.

Selama ini pasar dalam negeri membutuhkan 2 jenis garam yaitu garam yang diperuntukan untuk kosumsi dan industri. Garam kosumsi dengan NACL sebesar 94,7% digunakan tidak hanya digunakan untuk kosumsi tetapi untuk pengasinan dan untuk kosumsi makanan manusia dan ternak.

Sedangkan untuk garam Industri dengan kadar NACL 97% banyak digunakan untuk industri kulit dan tekstil. Kebutuhan garam untuk industri 100% harus impor, sedangkan untuk kebutuhan garam kosumsi dilakukan lebih pada penyerapan garam lokal sisanya impor.

Realisasi impor garam konsumsi hanya dibatasi hingga tanggal 30 Juni 2012 dengan realisasi 495.073 ton. Menurut Gunaryo kebijakan Ini dilakukan secara koordinasi dan telah disepakati oleh Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Dirjen Manufaktur Kemenperin.

Kebijakan kementerian perdagangan soal impor garam, menyatakan bahwa impor garam tak boleh dilakukan 1 bulan sebelum hari raya panen garam dan 2 bulan setelah hari panen raya garam dalam negeri.

Tahun lalu pemerintah memberikan izin impor garam konsumsi kepada 8 importir produsen sebanyak 1.040.000 ton. Namun karena terjadi kontroversi akhirnya realisasi impor garam konsumsi hanya 923.000 ton. Berdasarkan perkiraan tahun 2011 ini kebutuhan garam konsumsi mencapai 1,6 juta ton.

Sementara itu berdasarkan catatan BPS selama semester I-2012, volume impor garam (konsumsi dan industri) Indonesia selama 6 bulan pertama 2012 mengalami penurunan sekitar 27%.

Selama Januari-Juni 2012 impor garam Indonesia hanya 1,3 juta ton sementara periode yang sama tahun lalu mencapai 1,8 juta ton.Sementara itu total impor garam (konsumsi dan industri) Januari-Juni 2011 mencapai 1,8 juta ton dengan nilai US$ 95,42 juta.

(roi/dnl)


2:01 AM | 0 komentar | Read More

Hatta Rajasa 'Terbang' ke Pabrik Gudang Garam Naik Helikopter

Kediri - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa hari ini melakukan kunjungan ke pabrik rokok milik PT Gudang Garam Tbk di Kediri, Jawa Timur. Untuk memangkas waktu di tengah padatnya jadwal, Hatta menggunakan helikopter ke pabrik tersebut.

"Biar cepat (naik helikopter). Saya sangat senang terhadap kunjungan ini. Ada rasa bahagia di hati saya," kata Hatta di pabrik rokok Gudang Garam di Jalan Semampir II/1, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (15/9/2012).

Memang jadwal Hatta cukup padat, pagi ini dia memberikan kuliah umum pada acara wisuda di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Dari acara tersebut, Hatta langsung terbang ke Kediri untuk memangkas waktu, karena hanya 20 menit.

Usai menghadiri kunjungan kerja ke pabrik rokok Gudang Garam, ada beberapa agenda penting pribadi yang akan dilakukan Hatta "Tadi saya naik helikopter biar cepat, saya tidak langsung pulang ke Jakarta, mau besuk kyai," tutupnya.

Dalam kunjungannya, Hatta langsung disambut 16 ribu karyawan pabrik rokok Gudang garam. "Iya saya sangat senang, mereka happy ketika bekerja," ungkap Hatta.

Gudang Garam memperkerjakan hampir 50 ribu karyawan. Mayoritas pekerja adalah kaum perempuan. "Mereka terlihat happy, kerja dengan semangat dan sepenuh hati dan ada kebahagiaan itu yang saya lihat dan saya senang," katanya.

(wij/dnl)


2:01 AM | 0 komentar | Read More

'Korbankan' Minyak Tanah, Jatah BBM Subsidi di DKI Aman 80 Hari ke Depan

Jakarta - Jatah atau kuota BBM bersubsidi untuk wilayah DKI Jakarta harusnya habis mulai hari ini. Namun pemerintah menggunakan jatah minyak tanah untuk dikonversi ke bensin premium guna mengamankan pasokan di Jakarta.

Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Djoko Siswanto menjelaskan, pihaknya bersama Ditjen Migas dan Pertamina telah sepakat melakukan koversi kelebihan kuota minyak tanah nasional sebesar 400.000 kiloliter (KL) untuk dijadikan bensin subsidi khususnya premium.

"Itu bisa untuk 80 hari ke depan. Hari ini seharusnya sudah habis, tapi sudah kita gelontorkan," kata Djoko dalam acara diskusi BBM di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2012).

Selain menjamin ketersediaan pasokan premium untuk wilayah DKI Jakarta, Djoko juga mengaku pasokan premium untuk di seluruh Indonesia aman dalam waktu 80 hari ke depan sambil menunggu persetujuan penambahan kuota BBM bersubsidi di DPR sebesar 4 juta KL dari kuota awal 40 juta KL.

"Menunggu kesepakaan penamabahan kuota premium, kekurangan dapat menggunakan kelebihan kuota minyak tanah, kita sudah teken," tutupnya.

(feb/dnl)


2:01 AM | 0 komentar | Read More

170 Truk BBM Diduga Diselundupkan, Ini Komentar Pengusaha SPBU

Jakarta - Informasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang dugaan penyelewengan BBM subsidi sebanyak 1.700 kiloliter (KL) atau setara 170 truk tangki BBM di Kalimantan Selatan dinilai tidak boleh dipublikasikan. Karena masih dugaan.

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi menilai pernyataan BPH Migas tersebut sebagai perbuatan yang melanggar kode etik.

"Kalau dugaan nggak boleh diekspos ke media, ke publik. Itu harus diverifikasi atau divalidasi dulu. Dan yang melakukan survei itu bukan lembaga yang kompeten yaitu Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan," kata Eri dalam acara diskusi BBM di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Eri, sebelum mengumumkan informasi ke media atau publik, BPH harus berdiskusi terlebih dahulu dengan berbagai pihak. "Itu sudah melanggar etika," sanggahnya.

Eri juga menegaskan, dugaan 170 truk tangki BBM melakukan penyelewengan BBM di Kalsel yang sebelumnya dikatakan oleh Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto adalah informasi yang salah.

"Kalau 1.700 KL, itu berarti 1,7 juta liter. Jadi 1.700 KL itu dibagi 10 KL untuk ukuran 1 tangki BBM jadi 170 kendaraan. Itu nggak bisa dikonversi jadi 170 truk tangki," imbuhnya.

Selain itu, ujar Eri, data atau informasi yang diperoleh BPH Migas dari Dinas Perindustrian Kalsel merupakan temuan yang tidak bisa diakui keandalannya.

"Perlu diketahui yang berhak melakukan verifikasi atau audit itu adalah BPH Migas, BPK, iInspektorat, kan itu, jadi ini clear," kata Eri.

Di tempat yang sama, Djoko mengatakan, dirinya mengungkapkan adanya laporan dugaan penyelewengan 1.700 KL BBM di Kalsel yang tidak sampai dari depo Pertamina ke SPBU. Laporan ini didapatkan Djoko dari Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Djoko meralat pernyataan sebelumnya yang mengatakan temuan tersebut berlokasi di Kalimantan Barat.

"Jadi, 1.700 KL itu kalu kita bagi kapasitasnya tangki BBM 10 KL. Kalau itu dibagi kan, berarti 170 truk, itu saja. Saya mengucapkan seperti itu," kata Djoko.

Djoko mengaku temuan dari Dinas Perindustrian yang dilaporkan ke BPH Migas itu merupakan hasil dari perjanjian dengan 4 Gubernur di Kalimantan.

"Salah satunya yang dilaporkan adalah laporan Dinas Perindustrian di Kalimantan Selatan bahwa ada 1.700 KL yang tidak jelas, data keluar dari depo kok di SPBU tidak tersalurkan seperti itu," imbuhnya.

(feb/dnl)


2:01 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah Raup Rp 80 Triliun Dari Rokok

Kediri - Industri rokok ternyata masih jadi tulang punggung pendapatan negara sampai saat ini. Pendapatan dari cukai rokok ke negara jumlahnya sudah mencapai Rp 80 triliun dalam setahun.

"Salah satu sumbangan cukai rokok cukup tinggi. Saya lupa berapa angka persisnya, tapi sekitar 80 triliun sampai saat ini," ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajadsa saat ditemui di pabrik rokok milik PT Gudang Garam Tbk, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (15/9/2012).

Dari Rp 80 triliun pendapatan negara yang didapat dari cukai rokok, sebanyak Rp 60 triliun berasal dari cukai industri rokok di Jawa Timur.

"Jawa Timur saja hampir Rp 60 triliunan, tahun lalu sekitar Rp 57 triliun," kata Hatta.

Hatta mengungkapkan, dirinya optimistis untuk terus meningkatkan produktivitas tembakau dalam negeri. Hatta menampik kabar rancangan peraturan pemerintah (RPP) soal tembakau bakal menurunkan kinerja dari tembakau dan petani tembakau.

"Itu baru sisi cukai belum lagi petani tembakau. Banyak isu yang mengatakan petani tembakau tidak bisa menanam lagi itu tidak betul. Karena masih diperbolehkan untuk menanam. Jadi memang RPP itu bukan pelarangan intinya, tetapi pengaturan yang lebih edukatif, yang lebih memberikan ruang kepada publik agar yang tidak merokok merasa nyaman," tuturnya.

Terkait pelarangan ekspor tembakau asal Indonesia yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Hatta menanggapi hal ini dengan dingin.

"Terkait pelarangan ekspor kita tidak ingin ada satu persaingan karena persaingan sehingga kita dilarang. Kita ingin perdagangan yang fair, perdagangan yang adil jangan karena ada persaingan usaha maka mengakibatkan kita menjadi dilarang ini, dilarang itu, tidak poleh ada pelarangan," tegasnya.

(wij/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Dari Surabaya, Dahlan Iskan Ngajar 5.000 Guru & Siswa di Bandung Soal Wirausaha

Jakarta - Di akhir pekan, Menteri BUMN Dahlan Iskan ditunggu berderet jadwal. Setelah pagi tadi mengunjungi pabrik mobil listrik di Gresik. Siangnya, Dahlan mengajar 5.000 guru dan siswa di Bandung.

Namun, Dahlan mengajar dengan cara telewicara. Usai dari Gresik, Dahlan ke Surabaya dan langsung melakukan telewicara untuk mengajar tentang kewirausahaan.

"Yang mengadakan acara kewirausahaan tersebut adalah Majalah Guruku. Ini merupakan rangkaian acara berseri. Nanti acara ini akan diadakan di 10 kota oleh guru dan pelajar dan sahabat Dahlan Iskan," kata kata Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian BUMN Faisal Halimi kepada detikFinance, Sabtu (15/9/2012).

Dahlan tidak bisa hadir langsung ke Bandung karena harus menjaga kondisi badannya pasca dirawat di rumah sakit di Singapura untuk memeriksa kondisi hatinya.

"Dalam dialog, peserta sangat antusias dan menanyakan bagaimana seharusnya menjadi pengusaha yang sukses. Beliau (Dahlan) menjawab seperti pengalaman naik sepeda. Awalnya pegang-pegang dulu, terus dorong-dorong dulu, kemudian baru naik. Lalu jatuh. Itulah pengalamannya. Beliau nggak perlu belajar teori atau kursus tertentu. Langsung bisa praktik," tutur Faisal.

Dikatakan Faisal, Dahlan mengajarkan bahwa untuk menjadi pengusaha harus jatuh bangun dan terus belajar.

"Jatuh bangun itulah yang akan membuat orang terus semakin belajar dan tajam dalam nalurinya. Sehingga dia tidak boleh jatuh atau gagal lagi," jelas Faisal meniru jawaban Dahlan.

"Ada peserta yang protes. Kalau begitu nggak perlu lagi ada seminar-seminar, belajar dan sebagainya. Tapi Pak Dahlan menjawab, digabung kedua-duanya saja. Artinya praktik di awal-awal nanti digaung juga. Acara ini berlangsung sekitar 1 jam," kata Faisal.

(dnl/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

BBM Subsidi Diselundupkan, Hatta : Siapapun Oknumnya Tindak Tegas

Kediri - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) melaporkan sejumlah penyelundupan BBM subsidi, mulai dari truk BBM yang tak sampai SPBU hingga yang melibatkan oknum aparat. Ini semua harus ditindak tegas.

Demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di sela kunjungan ke pabrik rokok milik Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (15/9/2012).

"Itu (penyelundupan BBM) jangan diomongin, tetapi ditindak. Begitu ada laporkan tindak," tegas Hatta.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya menyatakan soal dugaan penyelundupan BBM subsidi sebanyak 1.700 kiloliter (KL) atau kira-kira setara 170 truk tangki BBM di Kalimantan Selatan yang tidak sampai ke SPBU.

Bahkan ada juga BBM subsidi khususnya solar yang diselundupkan ke industri dan Pertambangan dan dibekingi oknum Jenderal TNI bintang 1 dan 3 Kolonel. Menurut Hatta masalah ini harus ditangani secara serius. Karena berarti BBM subsidi banyak yang tidak tepat ke sasaran yaitu golongan tidak mampu.

"Percuma nanti jika kuota (BBM subsidi) ditambah, kalau banyak penyelundupan. Siapapun yang terlibat tindak tegas," tuturnya.

Hatta mengimbau BPH Migas untuk terus melakukan pengawasan terkait penyelundupan BBM bersubsidi. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyelundupan BBM yang marak.

"Umumnya terjadi penyelundupan di daerah daerah yang banyak tambang-tambang, kapal-kapal, dan sebagainya. BPH migas sudah tahu hal itu," tegasnya.

Saat ini kuota BBM subsidi makin menipis karena konsumsinya yang melonjak. Tapi ternyata tercium juga tindak penyelundupan BBM subsidi yang digunakan oleh industri.

Di Jakarta, jatah BBM subsidi jenis premium sudah habis hari ini, namun pemerintah memakai jatah minyak tanah untuk dikonversi ke premium. Pemerintah juga tengah meminta persetujuan DPR untuk menambah kuota BBM subsidi 4 juta kiloliter (KL) dari kuota tahun ini 40 juta KL. Namun ternyata banyak BBM subsidi yang disalahgunakan dan diselewengkan.

(wij/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Demi Premium, Mobil Dinas PNS Copot Stiker dan Ganti Plat Nomor

Jakarta - Mahalnya harga bensin non subsidi yaitu pertamax yang mendekati Rp 10 ribu per liter membuat masyarakat semakin memburu bensin premium yang harganya Rp 4.500 per liter. Mobil dinas PNS pun juga banyak menggunakan premium meski dilarang.

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi menyatakan, ada mobil dinas PNS yang mengganti plat merahnya dengan plat hitam dan melepas stiker 'anti BBM subsidi' agar bisa menggunakan bensin premium. Ini sering terjadi di daerah.

"Salah satu caranya melepas stiker, itu ada. Ada juga yang mengganti plat merahnya jadi plat hitam," kata Eri dalam acara diskusi BBM di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2012).

Eri menjelaskan, kondisi ini terjadi karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai kendaraan dinasnya memakai pertamax yang harganya makin mahal.

Dikatakan Eri, dalam anggaran tahun ini, para pemerintah daerah memang menganggarkan biaya mobil dinas dengan menggunakan BBM subsidi. Jadi ketika aturan larangan penggunaan BBM subsidi dikeluarkan untuk kendaraan dinas, para Pemda tidak bisa mengeluarkan anggaran tambahan.

Di tempat yang sama, Direktur BBM Bahan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto menegaskan, kalau mobil dinas yang masih tetap menggunakan premium akan dikenakan sanksi dari instansi atau lembaga tempat oknum PNS yang melakukan kecurangan tersebut.

"Sanksingya di dalam peraturan yang berlaku, di PNS ada sanksinya. Ada teguran lisan dan tertulis, kan ada tahap-tahapnya. Kita diserahkan ke intansi masing-masing," tegas Djoko.

(feb/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

'Korbankan' Minyak Tanah, Jatah BBM Subsidi di DKI Aman 80 Hari ke Depan

Jakarta - Jatah atau kuota BBM bersubsidi untuk wilayah DKI Jakarta harusnya habis mulai hari ini. Namun pemerintah menggunakan jatah minyak tanah untuk dikonversi ke bensin premium guna mengamankan pasokan di Jakarta.

Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Djoko Siswanto menjelaskan, pihaknya bersama Ditjen Migas dan Pertamina telah sepakat melakukan koversi kelebihan kuota minyak tanah nasional sebesar 400.000 kiloliter (KL) untuk dijadikan bensin subsidi khususnya premium.

"Itu bisa untuk 80 hari ke depan. Hari ini seharusnya sudah habis, tapi sudah kita gelontorkan," kata Djoko dalam acara diskusi BBM di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2012).

Selain menjamin ketersediaan pasokan premium untuk wilayah DKI Jakarta, Djoko juga mengaku pasokan premium untuk di seluruh Indonesia aman dalam waktu 80 hari ke depan sambil menunggu persetujuan penambahan kuota BBM bersubsidi di DPR sebesar 4 juta KL dari kuota awal 40 juta KL.

"Menunggu kesepakaan penamabahan kuota premium, kekurangan dapat menggunakan kelebihan kuota minyak tanah, kita sudah teken," tutupnya.

(feb/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Pertamina Belum Terima Info Resmi Penyelundupan 170 Tangki BBM Subsidi

Written By Unknown on Friday, September 14, 2012 | 2:00 AM

Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengaku belum menerima informasi resmi soal laporan BPH Migas tentang adanya 170 mobil tangki BBM Subsidi di Kalimantan Barat yang pengirimannya tidak sampai ke SPBU.

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina, Hanung Budya meminta BPH Migas untuk memberikan informasi yangn lebih lengkap, terkait titik lokasi, waktu, dan volume dugaan penyelewengan distribusi BBM Subsidi tersebut. Pertamina juga terbuka dan siap melakukan investigasi bersama BPH Migas apabila telah menerima data data valid dari BPH Migas.

Hanung menegaskan dalam setiap pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi Pertamina memiliki mekanisme sanksi agar distribusi tetap berjalan sesuai ketentuan melalui, sanksi internal.

Ia menambahkan jika ada pekerja Pertamina maupun mitra kerja yang terlibat, maka Pertamina akan menyerahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyimpangan dalam distribusi BBM Subsidi terancam sanki pidana kurungan 6 tahun penjara dan denda sampai dengan Rp 6 miliar.

Dalam keterangan tertulis Pertamina, Jumat (14/9/2012), Ketua DPP Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas Erry Purnomo Hadi dan GM Fuel Retail Marketing Region V Afandi menyatakan Pertamina telah mengembangkan Standard Operating Procedur (SOP) dalam setiap distribusi BBM.

Menurut Hanung Pertamina bekerja keras untuk memenuhi komitmennya, dalam penyaluran dan melakukan pengawasan BBM Subsidi sehingga dapat tepat sasaran sampai dengan ke SPBU.

Pertamina telah memasang sistem IT, yang dikenal dengan sistem POS (Point of Sales), di 112 SPBU yang ada di Kalimantan Selatan, dan bertahap ke seluruh Kalimantan. Selanjutnya, secara bertahap akan dipasang di semua SPBU di Indonesia, yang berjumlah sekitar 5.000 SPBU.

"Sistem POS tersebut, dapat mengidentifikasi siapa konsumen di SPBU, volume pembelian, dan waktu pembeliannya, sehingga memasatikan penyaluran BBM Subsidi di SPBU tepat jumlah dan tepat sasaran," kata Hanung.

Selain itu, secara rutin, dilakukan audit internal, juga dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dalam distribusi BBM Subsidi. Apabila memang dalam audit, terbukti terdapat BBM Subsidi yang disalurkan tidak tepat sasaran, maka subsidinya tidak akan diganti oleh pemerintah.

Sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan telah menegur keras PT Pertamina (Persero). Ini karena adanya temuan 170 truk tangki BBM di Kalimantan Barat yang keluar dari depo BBM, tapi tak terkirim ke SPBU.

Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto mengatakan, temuan 170 truk BBM ini terjadi dalam 2 minggu. Djoko mengatakan, BPH Migas langsung mengeluarkan surat teguran kepada Pertamina. Bahkan SPBU yang memesan BBM tersebut dan ternyata diselewengkan, juga mendapat sanksi pembekuan operasional selama 6 bulan.

"Temuan kami dari survei Dinas Perindustrian Kalbar, ada 170 truk BBM yang keluar dari depo BBM Pertamina tidak sampai terkirim ke SPBU," kata Djoko.

(rrd/hen)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Susul Pabrik iPhone, Samsung Berniat Bikin Pabrik HP di Indonesia

Jakarta - Perusahaan asal Korea Samsung Electronic berencana berinvestasi di Indonesia. Perusahaan pembuat alat-alat elektronik ini menjajaki pendirian pabrik telepon seluler atau handphone (HP).

Demikian disampaikan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat usai menerima kunjungan dari Korean Business Community, di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

"Tadi juga Samsung Electronic menyampaikan juga bahwa dia mau investasi ponsel di sini. Karena saya katakan per tahun kita itu impor 50 juta ponsel," ungkapnya.

Namun, Hidayat belum bisa menyebutkan berapa besaran investasi yang rencananya akan digelontorkan Samsung untuk membuat perusahaan di Indonesia.

Pihak Samsung masih menjajaki pangsa pasar di Indonesia, terlebih menurut Hidayat, dengan adanya rencana investasi Foxconn Technology Group di Indonesia yang juga merupakan produsen telepon seluler, salah satunya adalah iPhone keluaran Apple.

"Dia menanyakan soal Foxconn, tapi saya nggak jawab. Saya bilang you saya persilakan masuk, saya kasih perlakuan yang sama," kata Hidayat.

Hidayat menambahkan, saat ini Indonesia masih mengimpor telepon seluler sebanyak 50 juta unit per tahun. "Kalau cuma mengimpor ponsel saja nggak lucu. Jadi saya minta," cetusnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Foxconn Technology Group juga sudah berencana membuka pabrik di Indonesia yang akan mulai beroperasi akhir 2012. Foxconn adalah perusahaan manufaktur yang berasal dari Taiwan yang memproduksi komponen-komponen elektronik untuk beberapa merek terkenal seperti Apple dan Nokia.

ModernCikande Industrial Estate (MCIE) menjadi calon kuat lokasi pembangunan pabrik Foxconn. Hari ini rencananya pihak Foxconn akan memutuskan apakah lokasi tersebut menjadi lokasi pabrik mereka.

Foxconn akan menggunakan lahan 5.000 meter persegi untuk pabrik perakitan HP mereka. Foxconn akan membeli pabrik dengan luas 4000 meter yang rencananya akan direnovasi di kawasan ModernCikande Industrial Estate. Foxconn siap menggelontorkan investasi hingga US$ 10 miliar atau kurang lebih Rp 95 triliun. Tanpa bertele-tele, Foxconn bakal memproduksi handphone (HP) mulai akhir tahun ini.

(zul/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Tahun Ini Indonesia Masih Impor Garam Konsumsi 495.000 Ton

Jakarta - Kementerian Perdagangan merilis realisasi impor garam konsumsi (non industri) Januari-Juni 2012 mencapai 495.073 ton atau turun dibandingkan tahun lalu yang sempat tembus 923.000 ton.

Impor garam konsumsi 495.073 ton merupakan realisasi impor garam konsumsi dari kuota impor yang diizinkan mencapai 533.000 ton.

"Tahun 2012 dilakukan perhitungan (kebutuhan), garam untuk kosumsi sebesar 1,4 juta ton sedangkan garam Industri 1,8 juta ton. Khusus tahun ini kita telah hitung, melalui usulan dari Dirjen Manufaktur Kemenperin dan dihitung, kita masih butuh 533.000 ton garam kosumsi dan itu dengan impor," ungkap PLH Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo saat ditemui di Kantornya Jl Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (14/09/12).

Selama ini pasar dalam negeri membutuhkan 2 jenis garam yaitu garam yang diperuntukan untuk kosumsi dan industri. Garam kosumsi dengan NACL sebesar 94,7% digunakan tidak hanya digunakan untuk kosumsi tetapi untuk pengasinan dan untuk kosumsi makanan manusia dan ternak.

Sedangkan untuk garam Industri dengan kadar NACL 97% banyak digunakan untuk industri kulit dan tekstil. Kebutuhan garam untuk industri 100% harus impor, sedangkan untuk kebutuhan garam kosumsi dilakukan lebih pada penyerapan garam lokal sisanya impor.

"Kita bagi dalam 2 tahap impor (garam konsumsi) tahap pertama bulan Maret-April sebesar 290.500 ton realiasasi 266.641 ton. Tahap kedua bulan Mei - Juni 242.500 ton realisasi 228.432 ton (total 495.073 ton)," paparnya.

Realisasi impor garam konsumsi hanya dibatasi hingga tanggal 30 Juni 2012 dengan realisasi 495.073 ton. Menurut Gunaryo kebijakan Ini dilakukan secara koordinasi dan telah disepakati oleh Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Dirjen Manufaktur Kemenperin.

Kebijakan kementerian perdagangan soal impor garam, menyatakan bahwa impor garam tak boleh dilakukan 1 bulan sebelum hari raya panen garam dan 2 bulan setelah hari panen raya garam dalam negeri.

"Kebijakan ini kita perbarui ke Permendag No 58/2012. Ini kewajiban terhadap hak importasi dan harus ada penyerapan garam petani lokal," tutupnya.

Tahun lalu pemerintah memberikan izin impor garam konsumsi kepada 8 importir produsen sebanyak 1.040.000 ton. Namun karena terjadi kontroversi akhirnya realisasi impor garam konsumsi hanya 923.000 ton. Berdasarkan perkiraan tahun 2011 ini kebutuhan garam konsumsi mencapai 1,6 juta ton.

Sementara itu berdasarkan catatan BPS selama semester I-2012, volume impor garam (konsumsi dan industri) Indonesia selama 6 bulan pertama 2012 mengalami penurunan sekitar 27%.

Selama Januari-Juni 2012 impor garam Indonesia hanya 1,3 juta ton sementara periode yang sama tahun lalu mencapai 1,8 juta ton.Sementara itu total impor garam (konsumsi dan industri) Januari-Juni 2011 mencapai 1,8 juta ton dengan nilai US$ 95,42 juta.

(wij/hen)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Perusahaan Tambang Bakrie Simpan Emas Berlimpah di Gorontalo dan Newmont

Jakarta - Usai mengumumkan potensi emas dan bijih tembaga di Gorontalo sebesar 292 juta ton, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mendapat rekomendasi positif dari analis. Meski dari seluruh konsesi yang dimiliki BRMS, hanya tambang Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah menghasilkan.

Berdasarkan hasil riset Panin Sekuritas, yang disampaikan Fajar Indra, Jumat (14/9/2012), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) ini memiliki potensi positif pada tambang Batu Hijau dan JORC PT Gorontalo Minerals.

Valuasi nilai aset bersih naik 15,3% menjadi RP 490 per saha,. "Kami pun lantas melakukan beberapa kalkulasi terkait dengan nilai aset bersih (Net Asset Value/NAV) dengan metodologi valuasi Sum of The Part (SOTP). Hingga saat ini kami masih melakukan perhitungan tersebut dan mungkin akan kami terbitkan dalam waktu dekat," jelasnya.

Panin Sekuritas selanjutnya fokus pada risiko investasi. Bahwa pendapatan utama BRMS kini hanya disumbang oleh dividen yang dibayarkan NNT. Nama terakhir diketahui adalah cucu usaha BRMS, dengan kepemilikan secara tidak langsung atas 18% saham melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB).

Pada triwulan I-2012 NNT mampu memproduksi 43 juta lbs tembaga serta 22.000 oz emas, dati total cadangan 8.4M lbs tembaga serta 7.9 juta oz emas dengan spesifikasi 0.6% tembaga serta 0.5 g/t emas.

"Sementara itu, area penambangan lainnya masih berada dalam tahapan greenfield. Selain itu, UU No. 4 Tahun 2009 tentang larangan
ekspor bijih mentah juga bisa menjadi batu sandungan jika tidak ada pengolahan lebih lanjut," paparnya.

Hasil analisa selanjutnya, Fajar mengaku potensi BRMS ini mampu menjadi katalis positif pemegang saham, Bumi Resources. Dengan BUMI memiliki 87% dari total saham yang dicatat, menjadikan pendapatan BRMS juga dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan BUMI.

"Kami melakukan uji korelasi pada kedua saham tersebut dalam satu tahun terakhir, dan hasilnya, saham BUMI dan BRMS terkorelasi positif cukup kuat dengan koefisien korelasi 0,833," paparnya.

Kamis kemarin, Vice President Investor Relations Bumi Resources Minerals Herwin Hidayat menjelaskan berdasarkan laporan SRK Consulting, lokasi tambang di Cabang Kiri dan Sungai Mak memiliki total sumber daya bijih sebesar 292 juta ton, dengan rata-rata kadar kualitas 0,5% (tembaga) dan 0.47 g/t (emas).

Wilayah tambang tersebut dioperasikan oleh PT Gorontalo Minerals, yang 80% sahamnya dimiliki oleh Bumi Resources Minerals dan 20% dimiliki PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

(wep/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Laba Perbankan RI Moncer, Tembus Rp 52 Triliun Dalam 7 Bulan

Jakarta - Bank-bank umum di Indonesia berhasil meraup laba bersih Rp 52,88 triliun hingga Juli 2012. Jumlah laba tersebut naik 24% dibandingkan perolehan laba pada periode yang sama di 2011 yang sebesar Rp 42,39 triliun.

Demikian data statistik perbankan yang dikutip detikFinance dari Bank Indonesia (BI), Jumat (14/9/2012).

Laba bersih perbankan tersebut didorong oleh pendapatan bunga bersih bank pada periode Juli 2012 yang mencapai Rp 115,38 triliun, naik dari periode yang sama tahun 2011 sebesar Rp 98,80 triliun.

Selain itu bank juga memperoleh pendapatan di luar bunga pada periode Juli 2012 yang jumlahnya Rp 79,56 triliun, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 67,71 triliun.

Namun beban bunga bank pada periode tersebut masih tinggi yaitu Rp 106,83 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 110,58 triliun. Beban operasional di luar bunga juga tinggi yaitu Rp 129,90 trilun naik dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 123,20 triliun.

Jumlah kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia hingga Juli 2012 mencapai Rp 2.487,835 triliun. Kredit ini naik dibandingkan Juli di 2011 yang nilainya Rp 1.984,952 triliun.

BI juga mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan hingga Juli 2012 mencapai Rp 2.961,417 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada Juli 2011 Rp 2.464,083 triliun.

Total aset perbankan di Indonesia hingga akhir Juli 2012 mencapai Rp 3.902,536 triliun, naik dari posisi Juli 2011 yang sebesar Rp 3.216,891 triliun.

(dru/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Kembalikan Izin MI, Transasia Fokus Bisnis Perantara dan Penjaminan Efek

Jakarta - PT Transasia Securities menegaskan pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi merupakan langkah perseroan untuk fokus pada kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Ini juga telah sesuai dengan peraturan pasar modal yang mengharuskan perusahaan efek untuk memisahkan kegiatan asset management dari kegiatan usaha lainnya.

Manajemen Transasia Securities menjelaskan, pengembalian izin asset manajemen kepada Bepepam-LK merupakan bagian dalam pemenuhan dari peraturan V.A.3 Bapepam-LK untuk memisahkan kegiatan asset managemet dari kegiatan usaha lainya.

"PT Transasia Securities telah mendirikan entitas terpisah untuk menjalankan kegiatan aset management," paparnya di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

(wep/dru)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah Incar Investasi US$ 12 Miliar Dari 'Negeri K-Pop'

Jakarta - Pemerintah menargetkan investasi US$ 12 miliar dari Korea Selatan pada tahun 2012. Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat, tahun ini pemerintah fokus pada penanaman modal Honam Petrochemical Corporation.

"Kalau tahun ini Honam bisa masuk. Dia akan membawa US$ 6 miliar. Mudah-mudahan tahun ini bisa dimulai," ungkap Hidayat usai menemui delegasi bisnis dari Korea Selatan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (14/9/12).

Selain Honam, Hidayat membidik satu investasi besar dari negeri yang dikenal dengan budaya K-Pop ini. Perusahaan asing tersebut bergerak dalam sektor infrastruktur dan smelter. Sehingga pemerintah menargetkan total investasi dari Korsel pada akhir tahun bisa mencapai US$ 12 miliar.

"Ditambah beberapa investasi di sektor infrastruktur dan smelter yang kami sedang minta, jadi US$ 12 miliar akumulatif," tambahnya.

Sementara itu, MS Hidayat menambahkan usai Comprhensive Economic Partnership Agreement (CEPA), selama lima tahun, pemerintah bidik investasi dari Korea Selatan lebih besar, sekitar US$ 50 miliar.

"Kita menetapkan suatu angka investasi selama lima tahun ke depan dan dia memenuhi. Itu lebih realistis, US$ 50 miliar," pungkasnya.

(zul/wep)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

1.500 Karung Pupuk Subsidi Nyaris Diselundupkan ke Malaysia

Jakarta - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengagalkan upaya penyelundupan ekspor Pupuk Kimia mengandung Nitrogen (N) dari jenis Urea dalam 4 kontainer ukuran 20 feet.

Pupuk-pupuk tersebut rencananya akan diselundupkan ke Negeri Jiran Malaysia sebanyak 1.520 karung @ 50 kg Pupuk Urea bersubsidi.

"Modus penyelundupan dengan cara memberitahukan jenis barang sebagai 6.000 bags-Jatropha Seed Press Cake, dengan klasifikasi HS 2008.99.9000 dalam pemberitahuan pabean dan menggunakan nama eksportir/perusahaan lain," jelas Bea Cukai melalui situsnya, Jumat (14/10/2012)

Seperti diketahui Pupuk Urea Bersubsidi termasuk barang yang diawasi ekspornya, tidak boleh diekspor dan hanya diperuntukkan konsumsi di dalam negeri yaitu : petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan budidaya serta untuk hijauan makanan ternak dan tidak ada satu pihak pun yang diperbolehkan mengekspor Pupuk Urea Bersubsidi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Permendag : 48/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi. Dampak lain yang merugikan Petani dalam negeri adalah dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk di dalam negeri.

"Modus operandi yang digunakan tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Terhadap pelanggaran tersebut, sedang dilakukan penyidikan dengan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006," bea cukai dalam keterangannya.

(hen/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

1.500 Karung Pupuk Subsidi Nyaris Diselundupkan ke Malaysia

Jakarta - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengagalkan upaya penyelundupan ekspor Pupuk Kimia mengandung Nitrogen (N) dari jenis Urea dalam 4 kontainer ukuran 20 feet.

Pupuk-pupuk tersebut rencananya akan diselundupkan ke Negeri Jiran Malaysia sebanyak 1.520 karung @ 50 kg Pupuk Urea bersubsidi.

"Modus penyelundupan dengan cara memberitahukan jenis barang sebagai 6.000 bags-Jatropha Seed Press Cake, dengan klasifikasi HS 2008.99.9000 dalam pemberitahuan pabean dan menggunakan nama eksportir/perusahaan lain," jelas Bea Cukai melalui situsnya, Jumat (14/10/2012)

Seperti diketahui Pupuk Urea Bersubsidi termasuk barang yang diawasi ekspornya, tidak boleh diekspor dan hanya diperuntukkan konsumsi di dalam negeri yaitu : petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan budidaya serta untuk hijauan makanan ternak dan tidak ada satu pihak pun yang diperbolehkan mengekspor Pupuk Urea Bersubsidi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Permendag : 48/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi. Dampak lain yang merugikan Petani dalam negeri adalah dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk di dalam negeri.

"Modus operandi yang digunakan tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Terhadap pelanggaran tersebut, sedang dilakukan penyidikan dengan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006," bea cukai dalam keterangannya.

(hen/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Saham Apple & Samsung Kejar-kejaran, Bagaimana dengan BlackBerry?

Written By Unknown on Thursday, September 13, 2012 | 2:39 AM

Jakarta - Saham Apple Inc dan Samsung Electronics terus menguat sejak awal tahun, bahkan saling kejar-kejaran satu sama lain seiring persaingan keduanya. Keduanya punya lini ponsel pintar yang bisa dibanggakan.

Lalu, bagaimana dengan nasib produsen ponsel pintar paling laris di Indonesia, yaitu Research in Motion (RIM) dengan BlackBerry-nya?

Seperti dikutip dari data perdagangan saham Wall Street, Kamis (13/9/2012), saham perusahaan asal Kanada ini turun US$ 0,4 atau (0,54%) ke level US$ 7,42 (Rp 66.800) per lembar.

Padahal, awal tahun ini sahamnya sempat mencapai posisi tertinggi di US$ 30,62 per lembar. Itu berarti, saat ini saham RIM sudah anjlok 75,8% dari posisi tertingginya tersebut.

Bahkan, saham RIM sempat jatuh ke posisi terendahnya di US$ 6,33 per lembar. Imbal hasil yang diberikan oleh saham RIM sejak awal tahun ini adalah minus 75,4%.

Coba bandingkan saham RIM dengan saham Apple dan Samsung. Saham produsen iPad itu kini berada di level US$ 669,8 (Rp 6,1 juta) per lembar, setelah ditutup naik US$ 9,2 (1,39%).

Saham perusahaan yang didirikan almarhum Steve Jobs ini sempat mencapai titik tertinggi di US$ 683,29 per lembar tahun ini. Pemegang saham Apple sudah bisa menikmati imbal hasil 74,8%.

Saham Samsung yang listing di bursa Korea Selatan pun tak kalah mahal, berada di level 1,3 juta won (Rp 11 juta) per lembar. Hari ini, sahamnya masih diperdagangkan dan naik 7.000 won (0,54%).

Awal Juni tahun ini, saham RIM mulai jatuh hingga di bawah US$ 10 per lembar. Mencapai posisi terendahnya dalam delapan tahun terakhir.

RIM yang selama ini menjadi pionir dalam ponsel pintar berpotensi ketinggalan dalam kompetisi di industrinya yang sudah didominasi oleh iPhone milik Apple dan ponsel berbasis Android besutan Samsung dari Korea Selatan.

Perusahaan asal Kanada ini sudah melaporkan proyeksi kerugian di 2012 ini. Untuk itu, RIM sudah menyewa penasihat investasi untuk menentukan opsi strategis untuk langkah perusahaan ke depan.

(ang/dnl)


2:39 AM | 0 komentar | Read More

Wamen ESDM: Di Thailand Harga BBM Rp 14.000, RI Kok Cuma Rp 4.500?

Jakarta - Harga BBM subsidi di Indonesia di Indonesia sudah seharusnya naik. Perbedaan harga BBM subsidi (Rp 4.500) dengan harga Pertamax (Rp 9.500) membuat orang ogah pake BBM non subsidi.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, harga BBM subsidi di Indonesia minimal harus dinaikkan hingga mencapai Rp 6.000 per liter. Harga BBM subsidi bisa dinaikkan bertahap atau dicicil Rp 500 per liter sampai mencapai Rp 6.000 per liter.

"Di dunia ini hanya belasan negara saja yang masih harga BBM-nya Rp 4.500. Ratusan negara lainnya sudah di atas. Di ASEAN saja, negara yang PDB-nya di bawah Indonesia seperti Thailand, Vietnam harga BBM sudah Rp 12.000-14.000. Indonesia ini sudah sekarang net importir juga mensubsidi tidak apa-apa tapi jangan jor-joran dari Rp 9.800 kok cuma Rp 4.500," kata Rudi dikutip dari situs Kementerian ESDM, Kamis (13/9/2012).

Tahun ini, jatah atau kuota BBM subsidi adalah 40 juta kiloliter (KL), dan sudah terancam habis sebelum akhir tahun. Rudi mengatakan, penyebabnya antara lain jumlah penjualan mobil yang mendekati 1 juta unit, dan motor yang mendekati 7 juta unit per tahun. Kemudian, banyak BBM subsidi yang dikonsumsi oleh industri, terutama sektor perkebunan dan pertambangan.

"Di bulan Juni saja kuota BBM sudah terpakai 21,7 juta KL. Kita meminta tambahan kepada DPR 4 juta KL lagi untuk tahun ini," lanjut Rudi.

Rudi mengakui, kuota BBM subsidi di Jakarta bakal habis pada 15 September 2012 ini. "Jika disparitas terlalu tinggi, jangankan menggiring pengguna premium ke pertamax, yang Pertamax saja kembali menggunakan premium," tegas Rudi.

(dnl/hen)


2:39 AM | 0 komentar | Read More

Iran Sembunyikan Jutaan Barel Minyak di Malaysia

Singapura - Iran diduga menggunakan pelabuhan tak dikenal di pesisir Malaysia Timur untuk menyembunyikan jutaan barel minyak dari sanksi Amerika Serikat (AS).

Seperti dilansir dari Reuters, Kamis (13/9/2012), dari hasil pengamatan pergerakan pengapalan dan berbagai wawancara menunjukkan bahwa minyak mentah Iran dikirim ke area tersebut. Minyak itu dimuat ke kapal tanker sewaan yang beroperasi di bawah bendera Panama pada malam hari untuk menunggu pembeli potensial dari Asia.

Dengan menyimpan minyak di pelabuhan Labuan – pusat finansial tax-haven lepas pantai seluas Manhattan, berarti Iran bisa terus mendapat aliran uang ke ekonominya yang sedang bermasalah. Setidaknya dua tanker minyak besar telah dibongkar dalam beberapa minggu terakhir.

Menurut Reuters Freight Fundamentals yang melacak pergerakan armada tanker global, setidaknya ada beberapa tanker Iran lagi sedang berlayar menuju Asia. Salah satunya menuju ke pelabuhan China sementara tiga lainnya membawa sekitar 6 juta barel minyak dengan tujuan yang tidak diketahui.

Seorang narasumber yang familiar dengan rencana Iran tapi tidak mau disebut namanya mengatakan, Iran akan menambah pasokan minyak di depot penyimpanan mobile di pantai Malaysia dalam beberapa bulan ke depan. Tapi Iran masih kesulitan menemukan pemilik kapal yang mau menyewakan tankernya sebagai gudang penyimpanan minyak.

Meski tidak ilegal, transfer minyak tengah malam di Laut Cina Selatan mengilustrasikan seberapa jauh jarak yang harus ditempuh Iran supaya bisa tetap mengekspor minyaknya di bawah tekanan embargo Uni Eropa dan sanksi Barat.

Melakukan bisnis dengan industri minyak Iran mengandung resiko reputasi, finansial dan ancaman kehilangan perlindungan asuransi.

Konsumen terbesar OPEC: China, India, Jepang dan Korea Selatan sama-sama mengurangi impor minyak Iran tahun ini setelah mendapat keringanan dari sanksi AS. Keringanan ini akan diperbarui lagi akhir tahun, jadi pembeli sangat berhati-hati supaya tidak ketahuan menambah impor dari Iran.

Terletak kurang dari 10 km dari lepas pantai Borneo, Labuan terlindungi dari topan dan biasanya digunakan untuk menambatkan kapal-kapal buangan. Orang-orang di industri ini mengatakan, Labuan adalah tempat yang ideal untuk mencampur atau mengganti label minyak menjadi non-Iran dan menjualnya lagi, lolos dari radar penegak sanksi di Washington atau Brussels.

"Labuan itu seperti tanah tak berpenghuni. Tidak ada alasan untuk memperhatikan Labuan," kata seorang narasumber asal Singapura yang familiar dengan operasional penyimpanan apung di Asia Tenggara.

Penjamin asuransi salah satu kapal penyimpanan yang mengambil minyak dari tanker Iran mengatakan, mereka telah diberitahu tentang transfer itu oleh pemerintah Inggris pada 16 Agustus dan sedang menyelidiki masalah ini.

Semakin berkurangnya pembeli membuat Iran harus memangkas produksi minyaknya dan jumlah ekspor dari 2 juta barel per hari tahun lalu. Skema Labuan berarti Iran bisa menggunakan tankernya sendiri untuk bergerak daripada untuk menyimpan minyaknya.

Pada bulan April, seorang narasumber pengapalan mengatakan, lebih dari separuh armada tanker Iran berlabuh di Teluk hanya menyimpan sekitar 33 juta barel minyak yang setara dengan US$ 3 miliar di harga sekarang.

Pemerintah Malaysia dan Iran tidak menanggapi permintaan berkomentar untuk artikel ini.

(ang/ang)


2:39 AM | 0 komentar | Read More

Telan Dana Rp 5,5 Triliun, Terminal Pulo Gebang Didesain Ulang

Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan merevisi desain proyek pembangunan Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur. Pemda menganggap desain lama terlalu menguras biaya yang besar.

Deputi Gubernur Bidang Transportasi, Perdagangan, dan Industri, Soetanto Sudhodho mengungkapkan pemerintah daerah akan merevisi desain ini karena banyak gedung-gedung yang mengkonsumsi listrik yang sangat besar.

"Ada desain lama yang keliatannya harus direvisi, karena itu high cost. Karena banyak ruangan yang pake AC yang begitu besar, listrik yang begitu besar sehingga harus direvisi sehingga dia itu cost efficient," ungkap Soetanto saat ditemui di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (13/9/12).

Ia memperkirakan, terminal yang disebut-sebut terminal terbesar se-Asia Tenggara ini akan mulai efektif beroperasi 2 tahun mendatang. "Saya kira mesti dalam 2-3 tahun ke depan beroperasi, saya kira paling lama 2 tahun," tambahnya.

Secara terpisah, Ketua Bappeda DKI Jakarta Sarwo Handhayani memperkirakan, perlu dana Rp 5,5 triliun untuk membuat terminal megah ini. "Saya lupa kira kira 5,5 triliunan, yang sekarang," jelasnya.

Sarwo pun menambahkan, nantinya desain ini akan memberikan icon khusus yang merepresentasikan Jakarta Timur, dan juga mendorong pertumbuhan daerah Jakarta Timur.

"Bentuknya didesain sedemikian rupa, sehingga harapannya itu bisa menjadi ikon kawasan Jakarta Timur. Termasuk juga mendorong melengkapi, merangsang pengembangan ke arah timur Jakarta," pungkasnya.

(zul/hen)


2:39 AM | 0 komentar | Read More

Mandala Air Tawarkan Beli 2 Tiket Gratis 1

Jakarta - Merayakan 6 bulan beroperasi kembali, PT Mandala Airlines menawarkan promosi beli 2 tiket gratis 1 tiket. Pemesanan tiket promo ini dibuka mulai 13-19 September 2012.

Dalam siaran pers yang dikutip, Kamis (13/9/2012), Mandala Air genap berusia 6 bulan pada 27 September 2012, setelah kembali beroperasi pada 27 Maret 2012 dengan pemegam saham barunya yaitu Saratoga Group dan Tiger Airways.

Penawaran tiket khusus ini berlaku untuk seluruh rute penerbangan Mandala Airlines yang telah beroperasi, yaitu Jakarta-Kuala Lumpur, Jakarta-Bangkok, Jakarta-Medan serta Medan-Singapura.

Pemesanan tiket dapat dilakukan pada tanggal 13-19 Sepember 2012, untuk periode penerbangan antara 15 Januari-15 Juni 2013.

Seperti diketahui, Mandala Airlines mengoperasikan penerbangan dengan armada pesawat Airbus A320 yang baru dari Jakarta ke Medan, Kuala Lumpur, Bangkok; serta dari Medan ke Singapura.

Sebagai mitra Tiger Airways, jangkauan penerbangan Mandala juga mencapai jaringan Tiger Airways di lebih dari 30 tujuan di 12 negara di Asia Pasifik.

Pemegang saham utama Mandala Airlines adalah Saratoga Group dan maskapai penerbangan bertarif rendah terdepan di Asia, Tiger Airways. Mandala Airlines berkomitmen untuk menawarkan tarif penerbangan yang menarik.

(dnl/ang)


2:39 AM | 0 komentar | Read More

Wah, Ada Rumah Bongkar Pasang Seharga Rp 100 Juta di JCC

Jakarta - Ajang The 3rd Muslim World Business And Investment Zone (MWBIZ) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta menampilkan berbagai produk unggulan dari berbagai negara muslim dunia termasuk Indonesia. Salah satunya produk rumah bongkar pasang berbahan kayu.

General manager PT Indo Furnitura Raya, Idrus Alwi Al-Saggaf menjelaskan rumah kayu berkonsep knockdown wooden house ini merupakan sebuah rumah kayu menawarkan konsep hunian seperti rumah dari beton.

"Bisa dibangun ulang dimanapun, seperti lebih tepatnya rumah kayu bongkar pasang tapi desain mengikuti konsep rumah, ada kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu," kata Idrus kepada detikFinance di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Idrus mengaku untuk pangsa pasar produk rumah kayu ini, kebanyakan mengarah kepada pasar Timur Tengah. "Memang kita mengarah ke pasar luar negeri untuk mencari value tapi tidak menutup kemungkinan ke dalam negeri," imbuhnya.

Saat ditanya harga, Idrus menjelaskan untuk harga rumah yang ditawarkan bergantung terhadap pesanan, desain dan bahan baku yang diminta pelanggan. "Kalau kita mau jual Rp 100 juta, kalau yang paling mahal tergantung," tambahnya.

Ia menjamin bahwa kualitas ketahanan rumah bongkar pasang ini bisa mencapai usia 40 tahun. "Kebetulan sekali kayu yang kita pilih, kayu terbaik yakni kayu merbau. Life expectation itu 40 tahun, rayap tidak suka," tutupnya.

Apakah anda tertarik melihat rumah kayu tersebut atau anda ingin memesan. Yuk! datang ke acara pameran The 3rd Muslim World BIZ di JCC Senayan Jakarta dari tanggal 13-16 September 2012.

(feb/hen)


2:39 AM | 0 komentar | Read More

Stok Premium DKI Tinggal 2 Hari Lagi, Jatah Minyak Tanah 'Dikorbankan'

Jakarta - Jatah bensin subsidi di DKI Jakarta makin tipis dan tersisa tinggal dua hari lagi. Untuk mengantisipasi kelangkaan, jatah minyak tanah 500 ribu kiloliter (KL) bakal dikonversi untuk bensin premium.

Direktur BBM Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, jatah bensin premium di Jakarta diprediksi bakal habis 15 September 2012 mendatang.

"Sebagai solusi sementara sambil menunggu DPR menyetujui tambahan kuota BBM subsidi 4 juta KL tersebut, pemerintah akan menggunakan kuota kerosene (minyak tanah) sebesar 500.000 KL untuk digeser menjadi kuota premium," kata Djoko di Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Dikatakan Djoko, konversi tersebut tidak harus menunggu izin DPR, karena pemerintah mendapatkan jatah 40 juta KL yang di dalamnya dibagi-bagi sendiri oleh pemerintah baik premium, solar, dan minyak tanah.

"Kita sudah diberikan kuota 40 juta KL, itu dibagi-bagi dan dengan kondisi saat ini kerosene masih banyak. Sementara premiumnya menipis, maka untuk sementara kuota kerosene dikurangi dan dijadikan kuota 500.000 KL," katanya.

Dengan tambahan 500.000 KL premium tersebut diakui Djoko masih cukup bertahan untuk stok selama satu bulan. "Tambahan 500.000 KL diperkirakan cukup untuk satu bulan, yang diberikan tidak hanya untuk DKI Jakarta saja. Tetapi juga untuk daerah-daerah yang akan habis kuota premiumnya, contohnya seperti Jawa Barat," ungkapnya.

Tambahan kuota 500.000 KL itu, menurut Djoko, lebih menguntungkan dari segi pengeluaran negara. Karena subsidi untuk minyak tanah tersebut mencapai Rp 7.000 per liter, sementara premium hanya sekitar Rp 4.500 per liter.

"Namun walaupun begitu, tambahan 4 juta KL harus disetujui DPR, pasalnya tidak mungkin mengandalkan hanya 500.000 KL untuk satu Indonesia yang kebutuhan tambahannya mencapai 4 juta KL," terang Djoko.

Sementara Dirjen Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo mengatakan, volume tambahan 500.000 KL tersebut berdasarkan volume bukan berdasarkan angka (harga).

"Maksudnya volumenya, kan kuota volume tapi angkanya tidak harus 500.000 KL. Disalurkan dulu untuk memenuhi kebutuhan sampai adapersetujuan DPR untuk penambahan kuota," ucap Evita dalam pesan singkatnya.

Sedangkan menurut Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, partainya tentunya akan menyetujui tambahan kuota BBM subsidi yang diminta pemerintah namun masih menunggu agenda pembahasannya tersediri di Komisi VII.

"Ya tentu pasti kita setuju nambah kuota, kalau tidak ya bisa kacau," tegasnya.

(rrd/dnl)


2:39 AM | 0 komentar | Read More

Melemah 3 Poin IHSG 'Melempem' di 4.170

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 3,458 poin. Euphoria pelaku pasar telah surut menanggapi kabar parlemen Jerman yang menyetujui bailout untuk Zona Eropa dan meningkatnya harapan investor terhadap stimulus dari Bank Sentral, The Fed. Adanya peledakan bom di Dubes AS yang terjadi di Libya dikecam oleh beberapa kepala negara menjadi sentimen negatif.

Sementara di dalam negeri sendiri, keputusan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuannya di posisi 5,75% tak membuat banyak perubahan terhadap pergerakan indeks.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah di posisi Rp 9.593 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan kemarin Rp 9.560 per dolar AS.

Membuka perdagangan pagi hari, IHSG dibuka naik tipis 0,108 poin (0,01%) ke level 4.174,205 atau bisa dibilang flat. Indeks sudah menanjak cukup tinggi kemarin dan mendekati area jenuh beli

Pada penutupan perdagangan sesi I, Kamis (12/9/2012), IHSG naik tipis 4,302 poin (0,10%) ke level 4.178,399. Sementara Indeks LQ45 menguat tipis 0,538 poin (0,08%) ke level 717,750.

Menutup perdagangan, IHSG melemah 3,458 poin ke posisi 4.170 atau 0,08% pelemahannya. Sementara indeks LQ45 juga melemah 1,324 poin ke posisi 715,888.

Perdagangan hari ini berjalan moderat dengan frekuensi transaksi mencapai 158.592 kali pada volume 4,883 miliar lembar saham senilai Rp 4,192 triliun. Sebanyak 96 saham naik, sisanya 139 saham turun, dan 90 saham stagnan.

Kondisi bursa saham di negara lain juga terlihat memerah. Hanya bursa di Malaysia dan Jepang yang masih menghijau.

Berikut situasi dan kondisi bursa-bursa di regional hingga sore hari ini:

  • Indeks Komposit Shanghai melemah 16,18 poin (0,76%) ke level 2.110,38. 
  • Indeks Hang Seng melemah 27,76 poin (0,14%) ke level 20.047,63. 
  • Indeks Nikkei 225 melonjak 35,19 poin (0,39%) ke level 8.995,15. 
  • Indeks Straits Times melemah 2,73 poin (0,10%) ke level 3.026,99. 

Saham-saham yang naik signifikan dan masuk dalam jajaran top gainers diantaranya Fast Food Indonesia (FAST) naik Rp 1.600 ke Rp 14.000, Astra Agro (AALI) naik Rp 1.000 ke Rp 21.650, Roda Viva (RDTX) naik Rp 625 ke Rp 3.150, dan Multi Prima Sejahtera (LPIN) naik Rp 500 ke Rp 8.000.

Sementara saham-saham yang turun cukup dalam dan masuk dalam kategori top losers antara lain Indocement Tunggal Perkasa (INTP) turun Rp 450 ke Rp 19.600, Gudang Garam (GGRM) turun Rp 450 ke Rp 49.300, Smart Tbk (SMAR) turun Rp 350 ke Rp 6.800, dan Lion Metal Works (LION) turun Rp 350 ke Rp 9.650.

(dru/ang)


2:39 AM | 0 komentar | Read More

Jakarta Macet Parah, Butuh Jalan Baru Seluas Lapangan Monas

Jakarta - Kondisi jalan di Jakarta semakin hari semakin padat, rendahnya rasio jalan menyebabkan kemacetan yang tak bisa dihindari. Perlu jalan baru seluas Monas untuk meningkatkan rasio jalan di Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur bidang Transportasi, Perdagangan, dan Industri DKI Jakarta Sutanto Suhodho dalam acara Diskusi Jakarta 2025, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (13/9/12).

"Perlu adanya pembebasan lahan seluas Monas untuk bisa menambah 1% rasio jalan di DKI Jakarta," ungkap Sutanto.

Saat ini rasio jalan Jakarta berada di angka 6,2%. Sementara jika dibandingkan dengan Singapura yang notabene memiliki luas daerah hampir sama dengan Jakarta, rasio jalannya lebih baik, yaitu 12%.

"Luas wilayah daratan DKI Jakarta sekitar 661 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 12 juta, sehingga membuat rasio jalan hanya 6,2%," katanya.

Lebih lanjut, Sutanto mengatakan, jumlah kendaraan pribadi yang melintasi jalan di Jakarta saat ini mencapai ribuan tiap harinya, didominasi sepeda motor. Ini membuat kepadatan jalan makin parah. Kondisi tersebut akibat rendahnya gairah penduduk Jakarta menggunakan transportasi umum.

Setiap harinya, lanjut Sutanto, ada 20 juta aktivitas perjalanan manusia di Jakarta. Dia mengharapkan, pembangunan infrastruktur transportasi segera dilakukan, khususnya untuk moda transportasi yang lebih baik, salah satunya Mass Rapid Transit (MRT).

"MRT paling tidak akan mengangkut penumpang 500 ribu orang per hari dari 20 juta perjalanan manusia per harinya," tutupnya.

(zul/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Kuasai 47% Ladang Minyak RI, Tapi Produksi Pertamina Cuma Nomor 3

Jakarta - Pemerintah mengharapkan PT Pertamina (Persero) bisa lebih memaksimalkan ladang minyak yang dimilikinya saat ini. Karena, 47% ladang minyak dan gas di Indonesia dikuasai Pertamina, namun produksi migasnya hanya menduduki posisi nomor 3.

"Pertamina itu menguasai 47% ladang minyak di wilayah kerja migas seluruh Indonesia. Tetapi produksinya malah masih nomor 3 dibanding perusahaan minyak yang lain di Indonesia," kata Rudi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Menurut Rudi, Pertamina tidak perlu terlalu bernafsu untuk menguasai lapangan-lapangan minyak dan gas milik perusahaan asing yang kontraknya segera habis, seperti Blok Mahakam. Dikatakan Rudi, Blok Mahakam saat ini dikuasai oleh perusahaan asal Prancis Total Indonesie yang kontraknya akan habis 2018. Pertamina memang mengincar lapangan migas ini.

"Maksimalkan ada yang dimiliki saat ini, tingkatkan produksinya, tingkatkan SDM dan teknologinya," kata Rudi.

Memang, kata Rudi, secara nasionalisme, Pertamina perlu didukung untuk menjadi perusahaan minyak milik negara. Namun apabila Pertamina menguasai seluruh ladang minyak di Indonesia dan menyuruh perusahaan asing pergi, Rudi menyangsikan Pertamina mampu menggarap semuanya.

"Kita tetap perlu asing untuk memproduksi minyak di Indonesia. Contoh misal mau menguasasi Blok Mahakam, apakah Pertamina mampu memproduksi minyak dan gas sebesar yang dilakukan Total? Sulit, karena memerlukan teknologi dan biaya yang tidak sedikit, dan apakah Total mau beri data-data teknis di blok tersebut yang puluhan tahun dikerjakannya? Tentu tidak. Artinya akan mulai dari awal lagi," ujar Rudi.

Untuk itu, Rudi meminta kepada Pertamina untuk memaksimalkan produksi yang ada tersebar di seluruh Indonesia. "Maksimalkan apa yang ada dulu. Karena untuk produksi minyak saja saat ini Pertamina EP hanya ada di urutan ketiga, di mana produksi migas pada 2013 ditarget hanya sekitar 132,3 ribu barel setara minyak per hari, kalah dibandingkan Total dan Chevron yang hanya memiliki 2 wilayah kerja saja," tegas Rudi.

Seperti diketahui, untuk estimasi lifting migas di 2013, Total E&P Indonesie dengan wilayah kerja Mahakam dan Tengah menjadi produsen terbesar dengan produksi 382,2 ribu barel setara minyak per hari. Lalu Chevron Pacific Indonesia di wilayah kerja Rokan dan Siak dengan estimasi produksi migas 335 ribu barel setara minyak per hari, dan Pertamina EP dengan wilayah kerja seluruh Indonesia estimasi produksi migas sebesar 290,3 ribu barel setara minyak per hari.

(rrd/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Bos AirAsia Senang Lion Air 'Jajah' Malaysia

Jakarta - Bos AirAsia Tony Fernandes memberikan sambutan meriahnya atas kedatangan Lion Air di Malaysia. Hadirnya Lion Air justru memberikan kesempatan bagi AirAsia untuk terus berkembang di Indonesia.

Kapasitas Lion Air dinilai akan berkurang di Indonesia dan terpecah ke Malaysia. Lion Air yang merndirikan perusahaan patungan dengan National Aerospace & Defence Industries (NADI) Malaysia bernama Malindo Airways memang direncanakan akan terbang di kawasan Indonesia-Kuala Lumpur pada Mei 2013. Hal ini merupakan pukulan bagi AirAsia yang telah menguasai Malaysia.

AirAsia telah lama bermarkas di Kuala Lumpur. Namun Tony Fernandes sendiri sebagai warga negara Malaysia justru membuka kantornya di Jakarta dan mengakuisisi Batavia Air senilai US$ 80 juta.

"Kami sangat gembira karena mereka datang kesini (Malaysia) yang membuat kapasitas dari Indonesia berkurang. Kita bisa memberikan kenyataan untuk 'memindahkan uang' mereka dari Indonesia," kata Tony kepada The Edge Financial Daily yang dikutip AFP, Kamis (13/9/2012).

Para analis sendiri memprediksikan Malindo Airways mampu memperlambat profit AirAsia. Saham AirAsia saja sempat anjlok terendah dalam 11 bulan terakhir.

National Aerospace & Defence Industries (NADI) Malaysia bersama PT Lion Air telah menandatangani kesepakatan untuk mendirikan perusahaan penerbangan murah alias low-cost carrier yang akan menyaingi AirAsia. Perusahaan patungan tersebut bernama Malindo Airways.

NADI Group asal Malaysia telah memiliki perusahaan antara lain Airod, Airod Techno Power, Aerospace Technology System Corp dan SME Aerospace yang merupakan perusahaan jasa pemeliharaan pesawat, perbaikan dan produksi mesin, dan spare part pesawat.

Sedangkan Lion Air merupakan maskapai penerbangan yang didirikan oleh kakak beradik Kusnan dan Rusdi Kirana. Perusahaan Aviasi lokal ini sempat membuat heboh dengan mengumumkan pemesanan 201 Pesawat Boeing 737 MAX dan 29 Pesawat Boeing 737-900ER. Pemesanan ini sekaligus mengalahkan rekor dalam hal jumlah pemesanan pesawat yang sebelumnya dipegang Maskapai Emirates.

(dru/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Etihad Pesan 41 Pesawat Boeing Seri Terbaru Rp 83 Triliun

Jakarta - Perusahaan penerbangan asal Uni Emirat Arab yaitu Etihad Airways memesan 41 pesawt Boeing 787-9 Dreamliner seri terbaru US$ 9,3 miliar (Rp 83,7 triliun).

Presiden Direktur Etihad James Hogan hari ini mengunjungi pabrik Boeing untuk mengecek kesiapan pengiriman pesawat Boeing ke perusahaan penerbangan yang dipimpinnya.

Desember lalu, Etihad mengumumkan pemesanan 41 Boeing seri terbaru, pegiriman pertamanya dilakukan pada kuartal I-2014 dengan nilai US$ 9,3 miliar.

Etihad juga telah memesan pesawat Boeing tipe 777 yang pengirimannya akan dilakukan 15 bulan lagi. "Menarik melihat pesawat ini (Boeing 777) tengah disiapkan untuk dikirim sebanyak 9 buah 15 bulan lagi. Kami juga memesan Dreamliner dan telah menyiapkan semuanya," kata Hogan dalam siaran pers, Kamis (13/9/2012).

Saat ini, Etihad telah mengoperasikan 11 Boeing 777-300 ER, 1 Boeing 777-200 freighter, dan 1 Boeing 747-400 freighter.

Dalam 15 bulan ke depan, Etihad bakal menerima pengiriman 2 Boeing 777-200, 5 Boeing 777-300ER three-class aircraft, dan 2 Boeing 777-300ER two-class aircraft.

(dnl/hen)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Agus Marto: Anggaran Perjalanan Dinas Rp 21 Triliun Termasuk Untuk DPR

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui anggaran perjalanan dinas tahun depan mencapai Rp 21 triliun. Anggaran itu tak hanya untuk pemerintah pusat, melainkan lembaga-lembaga lain, termasuk DPR.

Demikian disampaikan Agus Marto ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

"Kalau saya, angka perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri total sekitar Rp 21 triliun mungkin itu betul. Termasuk lembaga-lembaga pemerintah semua ya, termasuk DPR, BPK dan lain-lain," ujarnya.

Mengenai rencana pengurangan anggaran, Agus Marto menyatakan perlu pembahasan terlebih dahulu dengan kementerian atau lembaga negara terkait.

"Rembuk dulu dengan kementerian/lembaga untuk membahas itu. Tapi kalau misalnya meyakinkan bahwa anggaran non operasional yang tidak utama untuk melakukan penghematan, itu selama tiga tahun terakhir ini sudah terus-terusan kita lakukan," kata Agus.

Pemerintah menganggarkan Rp 20,9 triliun untuk biaya perjalanan dinas PNS di 2011. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun (6,7%) dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 19,6 triliun.

Di 2013, pemerintah mengalokasikan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rp 21 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3 triliun dibandingkan 2012 yang sebesar Rp 18 triliun.

(nia/dnl)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Konsumen Resah Soal Rencana Orang Asing Boleh Miliki Properti

Jakarta - Para konsumen yang tergabung dalam Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) merasa resah soal liberalisasi sektor properti. Apalagi jika orang asing bisa memiliki properti di Indonesia, mereka khawatir nasib properti sama seperti industri minyak dan gas (migas) yang cenderung merugikan negara.

Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Apersi) Ibnu Tadji mengatakan liberalisasi sektor industri migas yang telah terjadi sejak tahun 2001, menjadi pukulan berat bagi Indonesia.

Keluarnya kebijakan liberalisasi yaitu UU 22 tahun 2001 membuat peran Pertamina sebagai BUMN Migas dibatasi sebagai regulator dan operator, namun kini hanya sebagai operator biasa sama dengan perusahaan migas lain termasuk perusahaan migas asing dan domestik.

"Di tengah persoalan ini, wacana Kemenpera (kementerian perumahan rakyat) untuk memperbolehkan asing membeli dan memiliki properti di Zona Ekonomi Khusus seperti Batam menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan yang akan diambil," kata Ibnu Tadji di Kebayoran Baru Jakarta, Kamis (13/09/12).

Selama ini dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, negara hanya memberikan kesempatan kepada orang asing untuk dapat menggunakan tanah di wilayah Indonesia hanya melalui hak pakai atas tanah negara.

Sementara PP No 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tinggal dan hunian untuk orang asing telah memberikan kesempatan kepada asing untuk tinggal di Indonesia melalui pemberian hak atas tanah negara dan penguasaan melalui perjanjian dengan pemilik hak atas tanah selama 25 tahun dan dapat diperpanjang lagi.

"Dari kebijakan itu ditakutkan akan ada liberalisasi dibidang properti yang memberikan dampak pada persediaan lahan dan properti di Indonesia. Kepemilikan properti oleh asing secara otomotis akan membuat harga properti melejit naik, harga ditentukan bukan oleh pasar domestik tapi regional," tutupnya.

Ia mengacu pada pengalaman yang terjadi pada industri migas dengan terbitnya UU 22 tahun 2001. Pihak asing telah terbukti memanfaatkan kebijakan ini untuk ekspor sehingga kini Indonesia menjadi negara pengimpor crude oil dan BBM.

"Saya takut pengalaman itu terjadi pada properti, saat ini kita merasa kesulitan untuk mendapatkan energi migas yang murah, sama dengan properti yang saat ini harganya sudah melonjak tajam," tutupnya.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berjanji akan mencari terobosan untuk memberikan kesempatan bagi orang asing memiliki properti di Indonesia. Kepemilikan orang asing akan mendorong permintaan properti termasuk untuk hunian apartemen maupun properti lainnya.

"Ada undang-undang yang tidak memungkinkan asing untuk membeli tanah. Karena pada dasarnya saat memberi apartemen sekalian membeli tanahnya," kata Djan beberapa waktu lalu.

Djan mengatakan akan mengupayakan agar orang asing yang selama ini sulit memiliki properti akan difasilitasi. "Sekarang sedang kita usahakan terobosan yang bisa menjadi jalan keluar, asing diberikan kemudahan untuk memiliki properti di Indonesia," katanya.

(wij/hen)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

FITRA: Harusnya 75 Persen Anggaran Dinas PNS untuk Subsidi Listrik

Jakarta - Anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2013 senilai Rp 21 triliun. DPR diminta untuk berani memotong angaran tersebut sebanyak 75 persen dan mengalihkannya untuk subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL).

"Harusnya DPR memotong 75 persen kerana pemotongan ini dipergunakan untuk harga TDL," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Dengan bertambahnya anggaran perjalanan dinas PNS maka secara otomatatis perjalanan itu akan sangat mewah dan bahkan rawan korupsi. "Idealnya cukup Rp 7 triliun saja karena tidak adil bagi masyarakat yang lain," terangnya.

FITRA pun menantang DPR untuk berani membatalkan rencana anggaran tersebut. "Harusnya memakai sistem prioritas saja," Kata Uchok.

"Tugas DPR mengacak-acak ini dan mengalokasikan dana Rp 15 triliun dari perjalanan dinas untuk TDL," tambahnya.

Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013 dari pemerintah. Anggaran untuk perjalanan dinas diusulkan sebesar Rp 21 triliun.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011 menemukan pemborosan Rp 7,2 triliun atau 40 persen dari anggaran Rp 18 triliun. Angka Rp 7,2 triliun itu sebanding dengan anggaran DPR secara keseluruhan selama 2,5 tahun.

Setiap tahun, DPR diberi anggaran Rp 2,8 triliun untuk pelaksanaan fungsi, dan menggaji ribuan PNS yang bekerja di DPR. Sementara anggaran kunjungan kerja 560 anggota DPR secara total adalah sekitar Rp 112 miliar, termasuk kunjungan kerja di dalam dan luar negeri. Tahun ini DPR mendapatkan 'jatah' Rp 146 miliar untuk perjalanan dinas.

Anggaran dinas PNS besar dibanding DPR memang karena jumlah PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,7 juta. Sementara di DPR jumlah anggotanya hanya sekitar 600 orang.

(fiq/dru)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

Yuk! Datang ke Acara Pameran Produk dan Konferensi Negara-negara Islam di JCC

Jakarta - Indonesia kali menjadi tuan rumah acara konferensi dan pameran bisnis antar negara-negara muslim. Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (KADIN DKI) menjadi penyelenggara The 3rd Muslim World BIZ yang mengambil tempat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta dari tanggal 13 September - 16 September 2012.

Acara ini dihadari oleh 500 delagasi dari negara-negara muslim termasuk Indonesia. Acara The 3rd Muslim World Biz terbagi atas dua kegiatan yakni konferensi dan pameran.

Untuk acara konferensi akan dilangsungkan selema dua hari yakni mulai hari ini hingga besok sedangkan acara pameran akan berlangsung dari hari ini hingga hari Minggu (16/9/2012).

Pantauan detikFinance di lokasi pameran, Kamis (13/9/2012), menampilkan berbagai produk unggulan yang terbagi dalam 600 stand dari 35 negara termasuk Indonesia. Produk-produk yang ditampilkan seperti fashion, makanan, kosmetik, perhiasan, mebel dan lain-lain. Khusus pameran, pengunjung tidak dipungut biaya sama sekali dan pengunjung bisa datang dari pukul 09.00-21.00.

Muslim World BIZ adalah kegiatan eksibisi yang meruapakan even internasional yang ke 3 kali dan ssaat ini diadakan di Indonesia dan dihadiri oleh para pebisnis, investor, buyer hingga pengunjung dari anggota negara OIC (Organizing of Islamic Coorporation). Adapun jumlah pengunjung ditargetkan mencapai 15.000 dari luar negeri dan 35.000 dari dalam negeri.

(feb/dru)


2:00 AM | 0 komentar | Read More

In unusual snub, Obama to avoid meeting Netanyahu

Written By Unknown on Wednesday, September 12, 2012 | 1:23 AM

WASHINGTON/JERUSALEM (Reuters) - In a highly unusual rebuff to a close ally as tensions escalated over how to deal with Iran's nuclear program, the White House said on Tuesday President Barack Obama would not meet Benjamin Netanyahu during the Israeli prime minister's U.S. visit later this month.

The apparent snub, coupled with Netanyahu's sharpened demands for a tougher U.S. line against Iran, threatened to plunge U.S.-Israeli relations into crisis and add pressure on Obama in the final stretch of a tight presidential election campaign.

An Israeli official, who declined to be identified, said the White House had refused Netanyahu's request to meet Obama when the Israeli leader visits the United States to attend the U.N. General Assembly, telling the Israelis, "The president's schedule will not permit that."

White House spokesman Tommy Vietor denied that Netanyahu had ever made such an overture - let alone that it had been spurned - insisting instead that the two leaders were attending the General Assembly on different days and would not be in New York at the same time.

With U.S.-Israeli differences increasingly laid bare and allies of Republican presidential challenger Mitt Romney seizing the chance to slam Obama over his Israel policy, the president phoned Netanyahu on Tuesday night.

Netanyahu has had a strained relationship with Obama, but they have met on all but one of his U.S. trips since 2009. The president was on a foreign visit when the prime minister came to the United States in November 2010.

By withholding a meeting, the Democratic president could alienate some Jewish and pro-Israel voters as he seeks a second term in the November 6 election. Romney has already accused Obama of being too tough on Israel and not hard enough on Iran.

Obama and Netanyahu, according to a White House summary of their call, reaffirmed a "united" determination to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon and to continue close consultations. But they mentioned nothing about the "red lines" Netanyahu wants Obama to set for Tehran.

Obama's avoidance of a face-to-face meeting could signal U.S. displeasure with Netanyahu's intensifying push a specific ultimatum to Iran. Obama aides say privately they believe Netanyahu favors Romney, a fellow conservative, although the Israeli leader has been cautious to avoid being seen interfering in the election campaign.

Word that the two men would not meet came on the same day that Netanyahu said the United States had forfeited its moral right to stop Israel from taking action against Iran's nuclear program because it had refused to be firm with Tehran itself.

Netanyahu has argued that setting a clear boundary for Iran's uranium enrichment activities and imposing stronger economic sanctions could deter Tehran from developing nuclear weapons and mitigate the need for military action.

In comments that appeared to bring the possibility of an Israeli attack on Iran closer, Netanyahu took Washington to task for rebuffing his call to set a clear "red line" for Iran's nuclear program, which has already prompted four rounds of U.N. sanctions.

"The world tells Israel, 'Wait, there's still time.' And I say, 'Wait for what? Wait until when?'" Netanyahu said.

"Those in the international community who refuse to put red lines before Iran don't have a moral right to place a red light before Israel," he added, addressing a news conference with Bulgaria's prime minister.

John McCain and Lindsey Graham, Republican senators and critics of Obama's foreign policy, said in a joint statement: "It is puzzling that the president can't make time to see the head of state of one of America's closest allies in the world."

"If these reports are true, the White House's decision sends a troubling signal to our ally Israel about America's commitment at this dangerous and challenging time," they said.

'UNPRECEDENTED ATTACK'

The website of Israeli daily newspaper Haaretz called Netanyahu's words "an unprecedented verbal attack on the U.S. government".

Iran makes no secret of its hostility to Israel, widely assumed to be the region's only nuclear-armed power, but says its nuclear program is purely peaceful.

Netanyahu's relations with Obama have been tense because of Iran and other issues, such as Jewish settlement building in the occupied West Bank.

But he has never framed his differences with Obama - who has pledged he will "always have Israel's back" and has not ruled out military action against Iran if all else fails - in moral terms.

Obama has been seeking to shore up his advantage over Romney with Jewish voters - who could make a difference in election battleground states like Florida and Ohio - by stressing his support for Israel's security. He received 78 percent of the Jewish vote in 2008, but a nationwide Gallup poll in June showed him down to 64 percent backing versus Romney's 29 percent.

While seeking to put Netanyahu in his place might not go down well with pro-Israel voters, the White House may also be trying to avoid an embarrassing encounter. When the two men met in the Oval Office in May 2011, Netanyahu lectured Obama on Jewish history and criticized his approach to Israeli-Palestinian diplomacy.

Netanyahu's office had offered a solution to the leaders' scheduling problems by having him visit Washington before his U.N. speech on September 28, but the White House did not accept the idea, the Israeli official said.

Obama, who is keeping up a busy schedule of campaign rallies across the country, is expected to take a break to address the opening session at the United Nations on September 25.

There was no immediate comment from the Romney campaign, which had curtailed its public statements out of respect for the 11th anniversary of the September 11, 2001, attacks.

Netanyahu's harsh comments on Tuesday followed U.S. Secretary of State Hillary Clinton's remarks on Monday that the United States would not set a deadline in further talks with Iran, and that there was still time for sanctions and diplomacy to work. Clinton - instead of Obama - will meet Netanyahu at the United Nations later in September, the White House said.

U.S. Defense Secretary Leon Panetta said on Tuesday that Washington would have little more than a year to act to stop Iran if it decided to produce a nuclear weapon.

Iran has threatened to retaliate against Israel and U.S. interests in the Gulf if it is attacked, and any such conflict could throw Obama's re-election bid off course.

DEADLINE

Netanyahu did not mention Clinton by name, but pointedly parroted her use of the word "deadline," saying: "If Iran knows that there is no 'deadline', what will it do? Exactly what it's doing. It's continuing, without any interference, towards obtaining a nuclear weapons capability and from there, nuclear bombs."

"So far, we can say with certainty that diplomacy and sanctions haven't worked. The sanctions have hurt the Iranian economy, but they haven't stopped the Iranian nuclear program. That's a fact. And the fact is that every day that passes, Iran gets closer and closer to nuclear bombs."

Despite the recent tougher Israeli rhetoric, over the past week, Netanyahu, in calling for a "red line," had appeared to be backing away from military action. Polls suggest a majority of Israelis do not want to strike Iran without U.S. support.

Defense Minister Ehud Barak seemed to criticize Netanyahu's assault on the Jewish state's biggest ally.

"Despite the differences and importance of maintaining Israel's independence of action, we must remember the importance of partnership with the United States and try as much as possible not to hurt that," a statement from his office said.

(Additional reporting by Jeffrey Heller; Editing by Kevin Liffey, Michael Roddy and Peter Cooney)


1:23 AM | 0 komentar | Read More

Romney criticizes Obama response to Libya, Egypt attacks

Written By Unknown on Tuesday, September 11, 2012 | 9:23 PM

JACKSONVILLE, Florida (Reuters) - Republican presidential candidate Mitt Romney on Tuesday criticized the Obama administration's initial response to violent attacks at U.S. diplomatic missions in Egypt and Libya as a campaign centered on the U.S. economy took a detour into foreign policy.

An American was killed in clashes at the diplomatic mission in the Libyan city of Benghazi as demonstrators protested what they described as a film that insulted the Prophet Mohammed. Protesters also attacked the U.S. Embassy in Cairo.

The Romney campaign seized on an initial statement from the U.S. Embassy in Cairo in which the embassy said it "condemns the continuing efforts by misguided individuals to hurt the religious feelings of Muslims - as we condemn efforts to offend believers of all religions."

Secretary of State Hillary Clinton also issued a statement saying, "Some have sought to justify this vicious behavior as a response to inflammatory material posted on the Internet. The United States deplores any intentional effort to denigrate the religious beliefs of others. But let me be clear: There is never any justification for violent acts of this kind."

Romney, who has made fixing the weak U.S. economy his central cause for defeating President Barack Obama in the November 6 election, was quick to pounce on Obama over developments in Libya and Egypt. Romney has long sought to make the case that the Obama administration has apologized for American actions abroad and says he would never "apologize for America."

"I'm outraged by the attacks on American diplomatic missions in Libya and Egypt and by the death of an American consulate worker in Benghazi," Romney said in a statement.

"It's disgraceful that the Obama administration's first response was not to condemn attacks on our diplomatic missions, but to sympathize with those who waged the attacks," he said.

Romney was also likely to weigh in soon on U.S. relations with Israel. Obama spoke for an hour with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Tuesday and the two leaders are believed to be at odds over whether to launch a pre-emptive attack on Iran's nuclear facilities.

Romney met Netanyahu in Jerusalem in July and has talked tough against Iran as he seeks to woo Jewish-American voters who traditionally support Democratic candidates.

(Reporting by Steve Holland; Editing by Lisa Shumaker)


9:23 PM | 0 komentar | Read More

In unusual snub, Obama to avoid meeting with Netanyahu

WASHINGTON/JERUSALEM (Reuters) - In a highly unusual rebuff to a close ally, the White House said on Tuesday that President Barack Obama would not meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a U.S. visit later this month, as tensions escalated over how to deal with Iran's nuclear program.

The apparent snub, coupled with Netanyahu's sharpened demands for a tougher U.S. line against Iran, threatened to plunge U.S.-Israeli relations into crisis and add pressure on Obama in the final stretch of a tight presidential election campaign.

An Israeli official, who declined to be identified, said the White House had refused Netanyahu's request to meet Obama when the Israeli leader visits the United States to attend the U.N. General Assembly, telling the Israelis, "The president's schedule will not permit that."

White House spokesman Tommy Vietor denied that Netanyahu's request had been spurned, insisting instead that the two leaders were attending the General Assembly on different days and would not be in New York at the same time.

Netanyahu has had a strained relationship with Obama, but they have met on all but one of his U.S. trips since 2009. The president was on a foreign visit when the prime minister came to the United States in November 2010.

By withholding a meeting, the Democratic president could alienate some Jewish and pro-Israel voters as he seeks a second term in the November 6 election. Republican rival Mitt Romney has already accused Obama of being too tough on Israel and not hard enough on Iran.

The White House's decision could signal U.S. displeasure with Netanyahu's intensifying pressure for Obama to set specific red lines on Iran. Obama aides say privately they believe Netanyahu favors Romney, a fellow conservative, although the Israeli leader has been cautious to avoid being seen interfering in the election campaign.

Word that the two men would not meet came on the same day that Netanyahu said the United States had forfeited its moral right to stop Israel from taking action against Iran's nuclear program because it had refused to be firm with Tehran itself.

Netanyahu has argued that setting a clear boundary for Iran's uranium enrichment activities and imposing stronger economic sanctions could deter Tehran from developing nuclear weapons and mitigate the need for military action.

In comments that appeared to bring the possibility of an Israeli attack on Iran closer, Netanyahu took Washington to task for rebuffing his call to set a "red line" for Iran's nuclear program, which has already prompted four rounds of U.N. sanctions.

"The world tells Israel, 'Wait, there's still time.' And I say, 'Wait for what? Wait until when?'" Netanyahu said.

"Those in the international community who refuse to put red lines before Iran don't have a moral right to place a red light before Israel," he added, addressing a news conference with Bulgaria's prime minister.

John McCain and Lindsey Graham, Republican senators and critics of Obama's foreign policy, said in a joint statement: "It is puzzling that the president can't make time to see the head of state of one of America's closest allies in the world."

"If these reports are true, the White House's decision sends a troubling signal to our ally Israel about America's commitment at this dangerous and challenging time," they said.

'UNPRECEDENTED ATTACK'

The website of Israeli daily newspaper Haaretz called Netanyahu's words "an unprecedented verbal attack on the U.S. government".

Iran makes no secret of its hostility to Israel, widely assumed to be the region's only nuclear-armed power, but says its nuclear program is purely peaceful.

Netanyahu's relations with Obama have been tense because of Iran and other issues, such as Jewish settlement building in the occupied West Bank.

But he has never framed his differences with Obama - who has pledged he will "always have Israel's back" - in moral terms.

Obama has been seeking to shore up his advantage over Romney with Jewish voters - who could make a difference in election battleground states like Florida and Ohio - by recently stressing his rock-solid support for Israel's security.

He received 78 percent of the Jewish vote in the 2008 election, but a nationwide Gallup poll in June showed him down to 64 percent backing versus Romney's 29 percent.

While seeking to put Netanyahu in his place might not go down well with pro-Israel voters, the White House may also be trying to avoid the prospects of an embarrassing encounter at a difficult time in U.S.-Israeli relations.

When the two men met in the Oval Office in May 2011, Netanyahu lectured Obama on Jewish history and criticized his approach to Israeli-Palestinian diplomacy.

Netanyahu's office had offered a solution to the leaders' scheduling problems by having him visit Washington before his U.N. speech on September 28, the Israeli official said. The White House did not accept the idea.

Obama, who is keeping up a busy schedule of campaign rallies across the country, is expected to take a break to address the opening session at the United Nations on September 25. A U.S. official said instead of Obama's usual meetings with foreign leaders on the sidelines, he was not expected to have any.

There was no immediate comment from the Romney campaign, which had curtailed its public statements out of respect for the 11th anniversary of the September 11, 2001, attacks.

Netanyahu's harsh comments on Tuesday followed U.S. Secretary of State Hillary Clinton's remarks on Monday that the United States would not set a deadline in further talks with Iran, and that there was still time for diplomacy to work.

U.S. Defense Secretary Leon Panetta said on Tuesday that Washington would have little more than a year to act to stop Iran if it decided to produce a nuclear weapon.

Iran has threatened to retaliate against Israel and U.S. interests in the Gulf if it is attacked, and any such conflict could throw Obama's re-election bid off course.

DEADLINE

Netanyahu did not mention Clinton by name, but pointedly parroted her use of the word "deadline," saying: "If Iran knows that there is no 'deadline', what will it do? Exactly what it's doing. It's continuing, without any interference, towards obtaining a nuclear weapons capability and from there, nuclear bombs."

"So far, we can say with certainty that diplomacy and sanctions haven't worked. The sanctions have hurt the Iranian economy, but they haven't stopped the Iranian nuclear program. That's a fact. And the fact is that every day that passes, Iran gets closer and closer to nuclear bombs."

Despite the recent tougher Israeli rhetoric, over the past week, Netanyahu, in calling for a "red line," had appeared to be backing away from military action and preparing the ground for a possible meeting with Obama.

Opinion polls suggest a majority of Israelis do not want their military to strike Iran without U.S. support.

Defense Minister Ehud Barak seemed to criticize Netanyahu's assault on the Jewish state's biggest ally.

"Despite the differences and importance of maintaining Israel's independence of action, we must remember the importance of partnership with the United States and try as much as possible not to hurt that," a statement from his office said.

(Additional reporting by Jeffrey Heller; Editing by Kevin Liffey, Michael Roddy and Peter Cooney)


5:23 PM | 0 komentar | Read More

Marking 9/11, Romney makes point of citing war in Afghanistan

RENO, Nevada (Reuters) - U.S. Republican presidential candidate Mitt Romney used the anniversary of the attacks of September 11, 2001, to do some repair work.

Still under fire from Democrats for not mentioning the war in Afghanistan during his nomination acceptance speech at the Republican convention on August 30, Romney spoke at length on Tuesday about the war during an address to the National Guard Association.

Romney said he was taking the day off from politics and focusing instead on remembering the nearly 3,000 people killed 11 years ago, while offering thanks to the emergency crews that responded to the attacks and service members who went to war afterward.

In a campaign that has been dominated by debate over the struggling economy, Romney discussed America's wars in Iraq and Afghanistan in the kind of detail he typically avoids.

"While the war in Iraq is over, nearly 70,000 American troops will still remain in Afghanistan at the end of the month," Romney said. "Our goal should be to complete the successful transition to Afghan security forces by the end of 2014."

Romney has long criticized Democratic President Barack Obama, his opponent in the November 6 election, for announcing a target date of 2014 for withdrawing from Afghanistan, where U.S. troops have been fighting the Taliban since about a month after the 9/11 attacks.

Romney has joined other Republicans in saying that Obama's setting of a date for the U.S. withdrawal has encouraged the Taliban and al Qaeda simply to wait out the American forces, then try to reclaim control of key parts of the country.

"We should evaluate the conditions on the ground and solicit the best advice of our military commanders," Romney said on Tuesday. "We can all agree that our men and women in the field deserve a clear mission; that they deserve the resources and the resolute leadership they need to complete that mission."

Despite the Romney campaign's pledge to refrain from politics on a solemn day, the Republican candidate appeared to take a shot at Obama over the issue of proposed defense cuts.

Romney has increasingly made the 2011 "sequestration" agreement between the White House and House Republicans as evidence that Obama wants to weaken the nation's military.

Under the agreement, supported in Congress by Romney's running mate, Paul Ryan, the Pentagon would be subject to about half the $109 billion in automatic spending cuts that would be triggered in January if the White House and Congress cannot agree on a plan to curb government spending.

"Of course, the return of our troops cannot and must not be used as an excuse to hollow out our military through devastating defense budget cuts," Romney said to applause.

PRAISING MILITARY, NOT OBAMA

After the speech, an adviser to Romney said the Republican was merely "reaffirming his principles" and not stepping back into campaign mode.

"With less than two months to go before Election Day, I would normally speak to a gathering like this about the differences between my and my opponent's plans for our military and for our national security," Romney said. "There is a time and a place for that, but this day is not that day."

Romney also recounted his own experience on September 11, 2001, recalling the carnage as he drove past the Pentagon.

In that day's attacks, passenger jets hijacked by al Qaeda operatives were flown into the Pentagon and the Twin Towers of the World Trade Center in New York. A fourth hijacked jet crashed near Shanksville, Pennsylvania, after passengers rebelled against the hijackers and stormed the cockpit.

Romney praised the U.S. military's killing of Osama bin Laden last year without mentioning Obama's role in approving the mission, and warned that the United States continued to face threats from militants.

"I wish I could say the world is less dangerous now, that it is less chaotic," Romney said. "But on September 10, 2001, we had no idea that America would be at war in Afghanistan."

(Editing by David Lindsey and Peter Cooney)


5:23 PM | 0 komentar | Read More

In unusual snub, Obama to avoid meeting with Netanyahu

WASHINGTON/JERUSALEM (Reuters) - In a highly unusual rebuff to a close ally, the White House said on Tuesday that President Barack Obama would not meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a U.S. visit later this month, as tensions escalated over how to deal with Iran's nuclear program.

The apparent snub, coupled with Netanyahu's sharpened demands for a tougher U.S. line against Iran, threatened to plunge U.S.-Israeli relations into crisis and add pressure on Obama in the final stretch of a tight presidential election campaign.

An Israeli official, who declined to be identified, said the White House had refused Netanyahu's request to meet Obama when the Israeli leader visits the United States to attend the U.N. General Assembly, telling the Israelis, "The president's schedule will not permit that."

White House spokesman Tommy Vietor denied that Netanyahu's request had been spurned, insisting instead that the two leaders were attending the General Assembly on different days and would not be in New York at the same time.

Netanyahu has had a strained relationship with Obama, but they have met on all but one of his U.S. trips since 2009. The president was on a foreign visit when the prime minister came to the United States in November 2010.

By withholding a meeting, the Democratic president could alienate some Jewish and pro-Israel voters as he seeks a second term in the November 6 election. Republican rival Mitt Romney has already accused Obama of being too tough on Israel and not hard enough on Iran.

The White House's decision could signal U.S. displeasure with Netanyahu's intensifying pressure for Obama to set specific red lines on Iran. Obama aides say privately they believe Netanyahu favors Romney, a fellow conservative, although the Israeli leader has been cautious to avoid being seen interfering in the election campaign.

Word that the two men would not meet came on the same day that Netanyahu said the United States had forfeited its moral right to stop Israel from taking action against Iran's nuclear program because it had refused to be firm with Tehran itself.

Netanyahu has argued that setting a clear boundary for Iran's uranium enrichment activities and imposing stronger economic sanctions could deter Tehran from developing nuclear weapons and mitigate the need for military action.

In comments that appeared to bring the possibility of an Israeli attack on Iran closer, Netanyahu took Washington to task for rebuffing his call to set a "red line" for Iran's nuclear program, which has already prompted four rounds of U.N. sanctions.

"The world tells Israel, 'Wait, there's still time.' And I say, 'Wait for what? Wait until when?'" Netanyahu said.

"Those in the international community who refuse to put red lines before Iran don't have a moral right to place a red light before Israel," he added, addressing a news conference with Bulgaria's prime minister.

John McCain and Lindsey Graham, Republican senators and critics of Obama's foreign policy, said in a joint statement: "It is puzzling that the president can't make time to see the head of state of one of America's closest allies in the world."

"If these reports are true, the White House's decision sends a troubling signal to our ally Israel about America's commitment at this dangerous and challenging time," they said.

'UNPRECEDENTED ATTACK'

The website of Israeli daily newspaper Haaretz called Netanyahu's words "an unprecedented verbal attack on the U.S. government".

Iran makes no secret of its hostility to Israel, widely assumed to be the region's only nuclear-armed power, but says its nuclear program is purely peaceful.

Netanyahu's relations with Obama have been tense because of Iran and other issues, such as Jewish settlement building in the occupied West Bank.

But he has never framed his differences with Obama - who has pledged he will "always have Israel's back" - in moral terms.

Obama has been seeking to shore up his advantage over Romney with Jewish voters - who could make a difference in election battleground states like Florida and Ohio - by recently stressing his rock-solid support for Israel's security.

He received 78 percent of the Jewish vote in the 2008 election, but a nationwide Gallup poll in June showed him down to 64 percent backing versus Romney's 29 percent.

While seeking to put Netanyahu in his place might not go down well with pro-Israel voters, the White House may also be trying to avoid the prospects of an embarrassing encounter at a difficult time in U.S.-Israeli relations.

When the two men met in the Oval Office in May 2011, Netanyahu lectured Obama on Jewish history and criticized his approach to Israeli-Palestinian diplomacy.

Netanyahu's office had offered a solution to the leaders' scheduling problems by having him visit Washington before his U.N. speech on September 28, the Israeli official said. The White House did not accept the idea.

Obama, who is keeping up a busy schedule of campaign rallies across the country, is expected to take a break to address the opening session at the United Nations on September 25. A U.S. official said instead of Obama's usual meetings with foreign leaders on the sidelines, he was not expected to have any.

There was no immediate comment from the Romney campaign, which had curtailed its public statements out of respect for the 11th anniversary of the September 11, 2001, attacks.

Netanyahu's harsh comments on Tuesday followed U.S. Secretary of State Hillary Clinton's remarks on Monday that the United States would not set a deadline in further talks with Iran, and that there was still time for diplomacy to work.

U.S. Defense Secretary Leon Panetta said on Tuesday that Washington would have little more than a year to act to stop Iran if it decided to produce a nuclear weapon.

Iran has threatened to retaliate against Israel and U.S. interests in the Gulf if it is attacked, and any such conflict could throw Obama's re-election bid off course.

DEADLINE

Netanyahu did not mention Clinton by name, but pointedly parroted her use of the word "deadline," saying: "If Iran knows that there is no 'deadline', what will it do? Exactly what it's doing. It's continuing, without any interference, towards obtaining a nuclear weapons capability and from there, nuclear bombs."

"So far, we can say with certainty that diplomacy and sanctions haven't worked. The sanctions have hurt the Iranian economy, but they haven't stopped the Iranian nuclear program. That's a fact. And the fact is that every day that passes, Iran gets closer and closer to nuclear bombs."

Despite the recent tougher Israeli rhetoric, over the past week, Netanyahu, in calling for a "red line," had appeared to be backing away from military action and preparing the ground for a possible meeting with Obama.

Opinion polls suggest a majority of Israelis do not want their military to strike Iran without U.S. support.

Defense Minister Ehud Barak seemed to criticize Netanyahu's assault on the Jewish state's biggest ally.

"Despite the differences and importance of maintaining Israel's independence of action, we must remember the importance of partnership with the United States and try as much as possible not to hurt that," a statement from his office said.

(Additional reporting by Jeffrey Heller; Editing by Kevin Liffey, Michael Roddy and Peter Cooney)


5:23 PM | 0 komentar | Read More

U.S. rejects Netanyahu meeting request: Israel official

JERUSALEM (Reuters) - The White House has rejected a request by Prime Minister Benjamin Netanyahu to meet President Barack Obama in the United States this month, an Israeli official said on Tuesday, after a row erupted between the allies over Iran's nuclear programme.

An Israeli official told Reuters on condition of anonymity that Netanyahu's aides had asked for a meeting when he visits the United Nations this month, and "the White House has got back to us and said it appears a meeting is not possible. It said that the president's schedule will not permit that".

Netanyahu, who has met Obama on all his U.S. trips since 2009, has been pushing him to adopt a tougher line against Iran.

He argues that setting a clear boundary for Iran's uranium enrichment activities and imposing stronger economic sanctions could deter Tehran from developing nuclear weapons and mitigate the need for military action.

In comments that appeared to bring the possibility of an Israeli attack on Iran closer, Netanyahu had earlier taken Washington to task for rebuffing his call to set a "red line" for Iran's nuclear programme, which has already prompted four rounds of U.N. sanctions.

"The world tells Israel 'wait, there's still time'. And I say, 'Wait for what? Wait until when?'" said Netanyahu, speaking in English.

"Those in the international community who refuse to put red lines before Iran don't have a moral right to place a red light before Israel," he added, addressing a news conference with Bulgaria's prime minister.

"UNPRECEDENTED ATTACK"

The website of Israel's daily newspaper Haaretz called his words "an unprecedented verbal attack on the U.S. government".

Iran makes no secret of its hostility to Israel, widely assumed to be the region's only nuclear-armed power, but says its nuclear programme is purely peaceful.

Netanyahu's relations with Obama have been strained over Iran and other issues, such as Jewish settlement building in the occupied West Bank.

But he has never framed his differences with Obama - who has pledged he will "always have Israel's back" and is deep in a re-election campaign - in moral terms.

Republican challenger Mitt Romney has accused Obama of throwing Israel "under the bus".

Netanyahu's comments followed U.S. Secretary of State Hillary Clinton's remarks on Monday that the United States would not set a deadline in further talks with Iran, and that there was still time for diplomacy to work.

Diplomats have also said six world powers - including the United States - are poised to voice "serious concern" about Iran's uranium enrichment programme and to urge it to open up access to nuclear sites.

U.S. Defense Secretary Leon Panetta said on Tuesday that Washington would have little more than a year to act to stop Iran if it decided to produce a nuclear weapon.

Iran has threatened to retaliate against Israel and U.S. interests in the Gulf if it is attacked, and any such conflict could throw Obama's re-election bid off course.

DEADLINE

Netanyahu did not mention Clinton by name but pointedly parroted her use of the word "deadline", saying:

"If Iran knows that there is no 'deadline', what will it do? Exactly what it's doing. It's continuing, without any interference, towards obtaining a nuclear weapons capability and from there, nuclear bombs ...

"So far we can say with certainty that diplomacy and sanctions haven't worked. The sanctions have hurt the Iranian economy but they haven't stopped the Iranian nuclear programme. That's a fact. And the fact is that every day that passes, Iran gets closer and closer to nuclear bombs."

Recent tougher Israeli rhetoric has stoked speculation that Israel might attack Iran before the U.S. election in November, believing that Obama would be forced to give it military help to avoid alienating pro-Israeli voters.

But over the past week, Netanyahu, in calling for a "red line", had appeared to be backing away from military action and preparing the ground for a possible meeting with Obama.

Opinion polls suggest that a majority of Israelis do not want their military to strike Iran without U.S. support.

Defense Minister Ehud Barak seemed to criticize Netanyahu's assault on the Jewish state's biggest ally.

"Despite the differences and importance of maintaining Israel's independence of action, we must remember the importance of partnership with the United States and try as much as possible not to hurt that," a statement from his office said.

(Editing by Kevin Liffey and Michael Roddy)


1:23 PM | 0 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger